Ketua FPKB: KaBIN Harus Paham Ekonomi Sampai Ketahanan Nasional
JAKARTA – Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini mengatakan tugas Kepala Badan Intelejen Negara kedepan (Ka BIN) harus lebih progresif. Tugas BIN ke depan, menurutnya lebih luas tidak hanya menyangkut keamanan dan pertahanan.
“Ranahnya BIN luas meliputi Poleksosbudhankam (politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Harus lebih progresif, jangan sampai kedodoran seperti kemarin peristiwa ISIS deklarasi di depan bundaran HI, itu tanpa ada tindakan hukum. Termasuk soal cyber crime yang saat ini marak, hingga urusan bisnis,” kata Helmy dalam diskusi bertajuk 'BIN dan Ketahanan Nasional’ di press room, DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6).
Pemimpin, lanjut Helmy bisa menggunakan term ‘rapopo’ setiap menanggapi peristiwa kecil maupun besar. Namun, ia menambahkan tidak berlaku bagi Ka BIN, karena info sekecil apapun harus didalami sebagai peringatan dini.
"BIN tidak bisa menggunakan term ‘ora opo-opo’ (bukan apa-apa.red). Tapi harus merespon segala sesuatu sebagai ‘opo-opo’, info tidak penting harus dianggap penting, info biasa harus jadi luar biasa sebagai early warning,” imbuh Ketua DPP PKB ini.
Terkait calon tunggal Ka BIN, Sutiyoso yang diusulkan Presiden Joko Widodo, Helmy menuturkan pihaknya menghormati pilihan presiden karena termasuk hak prerogatif. Ia mengatakan ketika disetujui oeh DPR, pihaknya meminta agar Sutiyoso mundur sebagai Ketua Umum PKPI.
“Kita mendukung hak prerogatif presiden dan berharap Sutiyoso bisa menjawab prasangka-prasangka yang berkembang di tengah masyarakat seperti keterlibatan peristiwa Kudatuli (27 Juli 1996) atau kasus HAM lain. Tentu juga pernyataan mundur dari partai politik. PKB juga meminta KaBIN kedepan bisa memetakan masalah-masalah yang ada untuk menunjang roda pemerintahan di semua bidang,” tutur mantan Menteri PDT ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso, sebagai calon Kepala BIN menggantikan Marciano Norman. Penunjukan tersebut diakui langsung Presiden Jokowi yang telah menimbang rekam jejak dan kompetensi Letjen TNI (Purn) Sutiyoso dibidang militer dan politik sebelum ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) menggantikan Letjen (Purn) Marciano Norman.
