DPR Minta Kemenag Tertibkan Izin Travel Nakal
JAKARTA- Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq meminta Kementerian Agama (Kemenag) menertibkan travel umroh dan kelompok belajar ibadah haji (KBIH) yang menelantarkan jamaah. Selain itu, Kemenag juga diminta menertibkan izin semua travel dan KBIH.
"PKB meminta agar Kemenag untuk menertibkan izin KBIH atau travel yang nakal menelantarkan jamaah. Menurut saya peristiwa penelantaran jamaah di Arab Saudi sungguh disayangkan, karena seseorang ingin berangkat umroh punya cita-cita besar mulia ingin ketemu Sang Kholik ," kata Maman yang juga Anggota Panja Haji dan Umroh di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/5).
Ia meminta Kemenag menggandeng institusi lain untuk mengantisipasi travel umroh yang melanggar hukum tanpa izin. Maman menambahkan lolos tidaknya jamaah ke Arab Saudi karena imigrasi yang longgar, kurang teliti dalam memeriksa dokumen.
"Kemenag diamanatkan konstitusi tentu agar melakukan kerjasama dengan institusi lain seperti dengan imigrasi, Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar jamaah calon umroh tidak sampai hanya dijadikan sebagai komoditas. Fraksi PKB juga mendorong penertiban kepada imigrasi, agar orang berangkat umroh jangan ada pemalsuan umur dan tujuan, kedua, polisi bisa menindak travel karena sudah masuk ke ranah pidana, atas penipuan yang dilakukan," imbuh ulama' muda asal Majalengka ini.
Maman mengatakan pemerintah harus tegas dalam memeriksa izin travel baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, ia menemukan tidak sedikit travel yang tersandung masalah di Arab Saudi. Masalah tersebut, lanjutnya menimbulkan banyak modus travel agar bisa meloloskan jamaah umroh kembali.
"Pemerintah harus menegur travel yang melanggar, ada travel yang belum melunasi hotel di Saudi, ada catering yang belum dilunasi oleh travel. Hal-ha tersebut harus diketahui dan dilakukan penertiban oleh Kemenag, biasanya travel tersebut untuk bisa memberangkatkan jamaah memakai travel lain," tuturnya.
Ulama muda ini juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur harga umroh murah yang ditawarkan sebuah travel. Ia menyarankan agar memperhatikan penanggung jawab travel terpercaya dan prosedur yang jelas.
"Calon jamaah yang perlu diperhatikan adalah tiket pulang-pergi, jarak penginapan, catering dan tidak kalah penting pegang kontak penanggung jawab. Saya menghimbau kepada masyarakat agar pilih travel yang bisa dipercaya, jelas prosedural bimbingannya, jelas penanggung jawabnya. Masyarakat jangan mudah percaya dengan diimingi-imingi harga murah, fasilitas murah dan penginapan murah," imbau Maman.
Seperti diketahui travel Jaya Mandiri Bersama Indonesia (JMBI) menelantarkan 49 jamaah di Jeddah, Arab Saudi karena belum membayar tagihan hotel. Peristiwa penelantaran jamaah bukan sekali ini terjadi, namun belum ada langkah kongkret dari Kemenag sebagai institusi yang bertanggung jawab penyelenggaraan haji dan umroh.
