Anggota Panja Haji DPR Desak Kemenag Perhatikan KBIH
Majalengka-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Maman Imanulhaq mendesak agar Kementerian Agama (Kemenag) RI lebih serius memperhatikan nasib Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Mengingat KBIH ini adalah leading sektor yang bersentuhan langsung dengan para calon jamaah haji.
Hal itu diutarakan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini dalam pertemuan dengan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji (FK KBIH) Kabupaten Majalengka, Senin (09/03), bertempat di Pondok Pesantren Al-Mizan, Jatiwangi, Majalengka.
“KBIH ini adalah salah satu wujud partisipasi publik yang semestinya didorong dan diperkuat agar bisa meningkatkan layanan yang lebih optimal kepada calon jamaah. Jangan diabaikan” ujar anggota Panja Haji DPR RI ini.
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus KBIH-KBIH se Kabupaten Majalengka berkeluh kesah kepada politisi yang juga seorang kiai tersebut terkait minimnya perhatian Kemenag RI terhadap keberadaan KBIH.
Eros Suryadiningrat, Pengurus KBIH Mambaul Huda menuturkan, KBIH membutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan serta sarana penunjang layanan, seperti kantor dan perlengkapannya guna meningkatkan kualitas layanan terhadap calon jamaah haji.
“selama ini kami belum pernah memperoleh bantuan atau subsidi dari Kemenag, kalau dipungut iuran itu sering. Dulu pernah sekali ada pembinaan, itupun justru malah Pemda bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang mengadakan”, ungkapnya.
Senada dengan Eros, para pengurus KBIH lainpun menyebutkan jika selama ini pembinaan dari Kemenag yang notabene adalah mitra atau partner kerja KBIH belum optimal, bahkan diakui belum pernah dirasakan.
Selain mendesak agar KBIH diperhatikan, anggota legislator yang akrab disapa kang Maman ini juga meminta para petugas bimbingan haji dipilih betul-betul yang professional, bukan berdasarkan aspek lain, apalagi dijadikan kepentingan politis Kepala Daerah.
Sementara menanggapi adanya desakan moratorium penutupan pendaftaran Haji, kang Maman lebih menekankan pada penentuan prioritas dan kriteria siapa yang semestinya didahulukan dan siapa yang seharusnya ditunda dulu keberangkatannya. Sebab menurutnya, moratorium bukanlah solusi.
“Kita telah minta kepada pemerintah dan akan terus kita desak agar calon jamaah yang berusia lanjut itu prioritas diberangkatkan lebih dulu”, tegasnya.
Selain menyoroti masalah KBIH, dalam pertemuan tersebut juga menyoroti soal pentingnya validitas data calon jemaah haji, peningkatan layanan kesehatan termasuk kelengkapan obat-obatan, penentuan lokasi pemondokan yang strategis, serta peningkatan layanan bagi jamaah haji dari berbagai aspek lainnya.
