Politisi PKB : Kita Efektif Kerja bila Musyawarah Mufakat Tercapai.
Rapat Paripurna DPR RI terkait agenda penetapan nama-nama anggota Fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR berujung rusuh.
Pasalnya, pada saat pimpinan sidang, Agus Hermanto menutup sidang paripurna tersebut, beberapa anggota DPR RI dari F-PPP merangsek ke meja pimpinan dan ada satu meja anggota yg terjungkal.
Pada saat itulah, Kyai Maman, panggilan akrab KH. Maman Imanulhaq dari F-PKB melakukan interupsi berkali-kali namun tidak digubris karena microphone di ruang sidang tidak menyala.
Menurut Kiai Maman, pimpinan sidang, melakukan hal yang tidak etis terkait dengan adanya konflik internal di tubuh PPP yang selama ini menjadi konsumsi umum.
"Kita harus menghormati dinamika di PPP, tapi seharusnya pimpinan sidang tidak membiarkan adanya ruang untuk saling memmbuka aib dan "aurat" politik di sini (paripurna)", tandasnya.
Tokoh muda NU dan pluralisme nasional ini menegaskan, bahwa proses pembahasan AKD harus mengacu kepada konstitusi, mengedepankan musyawarah mufakat dan saling menghargai.
"Bernegara itu berkonstitusi. Maka kita harus menghormati semua bentuk produk konstitusi, termasuk keputusan Menkumham soal pengurus DPP PPP yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya yang mengangkat Romi dkk", imbuhnya.
Terkait adanya kritik atas PKB dan teman-teman KIH yang dianggap menghambat kerja DPR karena tidak segera menyampaikan nama-nama anggota AKD, Kyai Maman menegaskan, Anggota DPR dari FPKB dan KIH bekerja atas amanah konstitusi dan menunggu hasil konsultasi para pimpinan fraksi yang benar-benar memenuhi harapan konstituen dan masyarakat.
"Kita bekerja untuk rakyat. Dan rakyat ingin sebuah proses yang mengedepankan "musyawarah mufakat", pungkasnya.
