Ujian Paradigma Koalisi ala Jokowi
SAAT penyusunan kerja sama politik atau koalisi menjelang Pemilu Presiden 2014, Joko Widodo atau Jokowi sering mengungkapkan, koalisi dengan partai politik yang dibentuk untuk mendukungnya adalah koalisi yang ramping dan dengan paradigma baru.
Paradigma baru yang dimaksud adalah koalisi itu tidak didasarkan pada kesepakatan bagi-bagi kekuasaan atau jabatan, tetapi atas dasar kesepahaman ideologi dan platform untuk membangun Indonesia lebih baik.
Kini, Jokowi telah menjadi presiden terpilih. Meskipun masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan atau gugatan sengketa pilpres, wacana tentang kabinet yang akan dibentuk Jokowi menjadi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Jokowi mempertahankan paradigma baru yang pernah dia ucapkan saat pembentukan kabinet?
Pertanyaan itu muncul karena Jokowi diduga akan menghadapi sejumlah tekanan saat menentukan sosok yang akan duduk di kabinetnya. Tekanan ini dapat berasal dari mereka yang merasa telah berjasa mengantarkan Jokowi memenangkan pilpres, baik yang berasal dari dalam maupun luar parpol. Tekanan juga dapat dari ”lawan politik” di pilpres lalu.
Antara berbagai kelompok yang berada di sekitar Jokowi itu diduga juga telah ”saling lirik” dalam wacana pembentukan. Hal ini, antara lain, tecermin dari keluhan seorang politisi bahwa kini kalangan dari luar parpol lebih banyak memengaruhi kebijakan Jokowi, termasuk dalam penentuan anggota kabinet.
”Saling lirik” juga terlihat dari pernyataan sejumlah pihak, misalnya dalam memaknai pernyataan Jokowi di sejumlah kesempatan bahwa anggota kabinetnya merupakan orang-orang profesional dan mampu bekerja.
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar menilai, saat ini terjadi dikotomi antara kalangan profesional, seperti akademisi atau ahli, dan kalangan parpol. Padahal, di dalam parpol juga banyak orang profesional. Peran mereka juga penting karena lebih mempunyai pengalaman politik.
Pernyataan Marwan itu sepertinya untuk menanggapi wacana agar Jokowi jangan terlalu mengakomodasi kepentingan parpol di kabinetnya. Selain pengalaman pemerintahan selama ini, wacana itu dipicu juga oleh belum membaiknya persepsi masyarakat terhadap politisi dan parpol pada umumnya. Di saat yang sama, para relawan yang di pilpres lalu mendukung Jokowi, juga ada yang dinilai pantas duduk di kabinetnya.
Namun, menyingkirkan peran parpol dan politisi dalam penyusunan kabinet juga merupakan tindakan yang sembrono. Pertama, karena majunya Jokowi dalam pilpres lalu juga melalui parpol, dan sejumlah kader parpol juga berperan memenangkan Jokowi. Kedua, dalam praktik harian pemerintahan, Jokowi harus berhubungan dengan orang-orang politik dengan berbagai kepentingan, seperti yang ada di DPR. Dengan berbagai wewenang yang dimiliki DPR dan parpol, masalah dapat menanti Jokowi jika menganggap sepi kepentingan orang-orang parpol, terutama dalam penyusunan kabinet.
Akhirnya, penyusunan kabinet menjadi tantangan pertama Jokowi sebagai presiden terpilih. Di sini, kecerdasan dan kelincahan politik Jokowi dalam memimpin Indonesia akan mendapat ujian untuk pertama kalinya. (kompas)
