Pandangan Umm FPKB DPRD Kabupaten Sidoarjo Tentang RAPBD 2014
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Yang terhormat Sdr. Bupati ;
Yang terhormat Sdr. Wakil Bupati ;
Yang terhormat Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota Dewan ;
Yang Kami Hormati Sdr. Anggota FORPIMDA;
Yang Kami Hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI –POLRI ;
Yang Kami Hormati Sdr. Staf Ahli, Para Pejabat Teras, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Lainya serta Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
Yang kami Hormati Sdr. Pimpinan Partai Politik, Ormas dan LSM;
Yang kami Hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Wanita, para Wartawan , serta Para Undangan dan Hadirin sekalian yang berbahagia.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dzat yang menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat hadir dalam Sidang Paripurna ke-2. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada pemimpin umat dan pemberi suri tauladan bagi kita, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita yang hadir pada sidang Paripurna ini termasuk dalam barisan panjang pengikutnya yang istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan dengan harapan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.Amin ya robbal `alamin.
Selanjutnya Fraksi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat Saudara Bupati yang telah berkenan memenuhi tugas konstitusionalnya dalam menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 pada beberapa waktu yang lalu, Fraksi kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah mempersilahkan Fraksi kami untuk menyampaikan Pandangan Umum ini.
Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,
Kebijakan anggaran yang baik adalah rumusan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan kebutuhan masyarakat di daerah, terukur, transparan, akuntable, partisipatif dan sinkron dengan kebijakan pusat. Oleh karena itu kebijakan anggaran harus memperhatikan regulasi yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman penyusunan RAPBD tahun 2014 ini adalah Permendagri Nomor 27 Tahun 2013. Ketentuan tersebut dikeluarkan dalam rangka menjaga keserasian kebijakan pusat dan daerah.
Setelah kami menelaah dan mengkaji dengan seksama terhadap Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, besar harapan kami APBD Tahun Anggaran 2014 nanti mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat luas sebagai wujud dari RPJMD 2010-2015. Oleh sebab itu perkenankanlah kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut
Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,
1.1 PENDAPATAN DAERAH
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 ini, Pendapatan diestimasikan mencapai Rp. 2.494.797.968.808,14 (2 Triliyun 494 Milyard 797 Juta 968 Ribu 808 Rupiah 14 sen) dengan ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 852.860.310.588,14. (852 Milyard 860Juta 310 Ribu 588 Rupiah 14 sen). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2013 Pendapatan Daerah diestimasikan mencapai Rp 2.244.879.644.884,10 (2 Triliyun 244 Milyard 879 Juta 644 Ribu 884 Rupiah 10 Sen) dengan PAD sebesar Rp 721.794.682.744,10 (721 Milyard 794 Juta 682 Ribu 744 Rupiah 10 Sen) Maka Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 diestimasi ada kenaikan sebesar Rp. 249.918.323.924,04 (249 Milyard 918 Juta 323 Ribu 924 Rupiah 4 sen) sedangkan PAD Tahun Anggaran 2014 diestimasikan ada kenaikan sebesar Rp.131.065.627.844,04 (131 Milyard 65 Juta 627 Ribu 844 Rupiah 4 sen).
Fraksi kami mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu terus menggali sumber-sumber pendapatan yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Di samping itu Pemerintah juga harus memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat. Peran aktif Pemerintah untuk turut membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat akan mempermudah timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah tanpa merasa terbebani.
1.2 BELANJA DAERAH
Pada sisi Belanja Daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 2.621.816.078.108,14 (2 Triliun 621 Milyard 816 Juta 78 Ribu 108 Rupiah 14 Sen) dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.339.467.758.953,14 (1 Triliun 339 Milyard 467 Juta 758 Ribu 953 Rupiah 14 Sen) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.282.348.319.155,00 (1 Triliyun 282 Milyard 348 Juta 319 Ribu 155 Rupiah ) Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada APBD Tahun Anggaran 2013 Belanja Daerah diestimasikan sebesar Rp 2.581.879.644.884,10 (2 Triliyun 581 Milyard 879 Juta 644 Ribu 884 Rupiah 10 Sen) dengan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.308.580.603.290,44 (1 Triliun 308 Milyard 580 Juta 603 Ribu 290 Rupiah 44 sen) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.273.299.041.593,66. (1 triliyun 273 Milyard 299 Juta 41 Ribu 593 Rupiah 66 Sen). Maka Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diestimasikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 39.936.433.224,04 (39 Milyard 936 Juta 433 Ribu 224 Rupiah 4 Sen) dengan Belanja Tidak Langsung diestimasi ada kenaikan sebesar Rp 30.887.155.662,70 (30 Milyard 887 Juta 155 Ribu 662 Rupiah 70 Sen) dan pada Belanja Langsung naik sebesar Rp 9.049.277.561,34 (9 Milyard 49 Juta 277 Ribu 561 Rupiah 34 Sen ).
Dalam memenuhi Permendagri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, yang pada uraiannya tentang Belanja Modal berbunyi : ”Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010–2014”, untuk itu Fraksi kami mengharapkan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2014 nantinya bisa dicapai persetujuan pengalokasian belanja modal pada APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah.
Sidang dan Rapat Dewan yang terhormat,
BIDANG PEMERINTAHAN, APARATUR PEMERINTAH & HUKUM
Fraksi kami mengapresiasi positif dengan sudah dilakukannya pembenahan infrastruktur pelayanan di SKPD-SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Perbaikan fasilitas pelayanan umum tersebut harus terus berlanjut dilakukan secara maksimal, dan besar harapan Fraksi kami APBD 2014 nanti bisa mewujudkan kualitas pelayanan umum Pemkab Sidoarjo lebih baik dari tempat layanan serupa milik swasta. Fraksi kami memandang perbaikan ini untuk selanjutnya secara bersamaan harus ditunjang dengan penyediaan SDM dengan jumlah yang memadai, berkualitas mumpuni, cekatan dan profesional, guna mewujudkan kualitas pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan prima, serta bebas dari berbagai macam pungutan liar.
Untuk menjaga dan menjamin kualitas pelayanan prima, Fraksi Kami sangat mengharapkan segera diterapkannya standarisasi mutu pelayanan di semua SKPD yang memberikan pelayanan umum terutama di kantor Kecamatan, Puskesmas, RSUD, Dispendukcapil, dan di DPPKA yang sesuai dengan standarisasi ISO (International Standarisation Organisation) seperti yang telah diterapkan di BPPT (Badan Pealayanan Perijinan Terpadu).
Sebagai bentuk peningkatan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kependudukan, perijinan, pembayaran retribusi dan pajak daerah, Fraksi kami berharap layanan tersebut juga bisa segera disediakan pada sore sampai malam hari dan juga pada hari sabtu, minggu serta hari libur nasional. Tempat pelayanannya pun sebaiknya bisa bertempat di seluruh kantor kecamatan dan di pusat keramaian ataupun perbelanjaan. Mohon tanggapan.
Fraksi kami masih menemukan adanya kelemahan kordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya, yang mana sejatinya harus dimatangkan terlebih dahulu perencanaannya dengan melibatkan SKPD-SKPD terkait. Fraksi kami sangat mengharapkan kelemahan kordinasi tersebut bisa diatasi sesegera mungkin karena setiap rupiah dari APBD 2014 nanti haruslah terlaksana secara maksimal dan hasilnya bisa dilihat dan dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat.
Untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi di masing-masing SKPD, Fraksi kami memandang sangat perlu bagi Bagian Organisasi dan Bappeda untuk segera mengkaji ulang di banyak SKPD mengenai program dan kegiatan apa saja yang sepantasnya SKPD-SKPD tersebut fokuskan. Semisal Dinas Pertanian Perkebunan Perternakan dan Dinas Perikanan dan Kelautan yang semestinya kedua SKPD tersebut fokus menangani urusan ketahanan pangan saja tapi kedua SKPD tersebut juga melaksanakan program kegiatan urusan kepekerjaan-umuman (ke-PU-an).
Seperti halnya juga untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan terhadap produk hukum yang dilakukan oleh banyak SKPD, yang mana menurut Fraksi kami kegiatan tersebut sebaiknya dilaksanakan oleh bagian sekretariat daerah yang membidanginya. Spesialisasi ini untuk menghindari tumpang tindih penganggaran kegiatan yang serupa dan untuk standarisasi mutu penyelenggaraannya yang berkualitas. Maka dari itu, Fraksi kami sangat mengharapkan Bagian Organisasi dan Bappeda segera mengevaluasi dan memberikan telaahan terhadap wewenang SKPD sehingga SKPD-SKPD bisa bekerja lebih fokus, profesional dan penyerapan APBD semakin terarah, hasilnya semakin maksimal dan lebih dirasakan kemanfaatannya. Mohon tanggapan.
Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo ini, kinerja Satpol PP harus dan wajib ditingkatkan untuk menyelesaikan permasalahan ketertiban yang ada saat ini. Pemenuhan seluruh kebutuhan personil beserta sarana prasarana pendukungnya adalah harus dan wajib dilaksanakan mulai awal tahun 2014 nanti. Dengan semakin bertambahnya jumlah Pedagang Kaki Lima yang dengan sengaja mengganggu kenyamanan masyarakat umum saat menggunakan fasilitas pejalan kaki dan saat berkendara, adanya peredaran minuman keras yang sangat membahayakan generasi muda, dan beroperasinya tempat hiburan yang tidak mampu menjaga citra baik kabupaten kita ini, Fraksi kami sangat mengharapkan SKPD dan instansi terkait dapat bekerja sama dengan baik supaya permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan. Mohon penjelasan.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan internal, Fraksi Kami meyakini jumlah anggaran dan personil Inspektorat Kabupaten masih kurang banyak dan belum sebanding dengan kompleksitas seluruh program dan kegiatan yang harus diawasi secara cepat, cermat, dan tepat. Tingkat kedisiplinan dan ketaatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan tolak ukur prestasi kinerja Inspektorat sebagai hasil dari pengawasan internal yang dilaksanakannya secara rutin. Mohon tanggapan.
Sejalan dengan perkembangan dunia usaha yang cukup pesat, Fraksi kami memandang perlu Bagian Kerja Sama untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua kerja sama yang sudah dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo dan menginventariser seluruh peluang dan potensi yang bisa dikerjasamakan guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan memajukan perekonomian masyarakat. Mohon penjelasan.
Dari pengamatan Fraksi kami di beberapa tahun anggaran ini, Bagian Telematika harus dioptimalkan lagi dan diberikan anggaran yang yang lebih banyak untuk bisa memanfaatkan dan mengaplikasikan kemutakhiran tehnologi informasi yang berkembang saat ini. Maka dari itu, Fraksi kami memandang perlu segera direalisasikannya sistem informasi antar SKPD yang terintegrasi sebagai wujud untuk mempercepat akses pelayanan dan memperbaiki kinerja kordinasi antar SKPD. Disamping itu pula, Fraksi kami mengharapkan peran penting Bagian Telematika untuk bisa membantu memutakhirkan tehnologi sitem informasi yang ada di seluruh SKPD. Mohon tanggapan.
Pimpinan dan Rapat Dewan yang terhormat,
BIDANG PENDAPATAN DAN EKONOMI DAERAH
Dari hasil pengamatan Fraksi kami, peningkatan pendapatan dari pajak-pajak daerah masih belum siqnifikan, di sisi lain pertumbuhan jumlah wajib pajak cukup tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Oleh sebab itu Fraksi Kami memandang perlu adanya langkah–langkah kongkrit baik intensifikasi maupun ekstensifikasi agar pendapatan dari sektor pajak Daerah bisa sesuai dengan potensinya. Untuk mendukung peningkatan pajak daerah, perlu diterapkannya Billing System agar validitas pajak daerah bisa sesuai dengan potensinya. Penerapan sistem taksasi saat ini sudah waktunya untuk kita tinggalkan, karena tingkat ketidakakurasiannya cukup tinggi.
Dengan tingginya pertumbuhan jumlah pemukiman di Kabupaten Sidoarjo, berarti semakin tinggi pula Pendapatan Daerah dari sektor Pajak PBB dan BPHTB. Fraksi kami sangat mengharapkan sinergitas antara Bappeda dan DPPKA dalam menentukan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak). Bila penentuan NJOP bisa setara dengan harga pasar, maka Pendapatan Daerah akan bisa benar-benar maksimal sesuai dengan potensi ada. Mohon penjelasan.
Penganggaran di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk kegiatan penciptaan iklim usaha dan jaringan yang kondusif dan kompetitif, menurut Fraksi Kami tidak sesuai dengan Tupoksi yang dijabarkan dalam Perbup tentang Tupoksi SKPD. Maka dari itu anggaran tersebut harus dikembalikan ke masing–masing SKPD yang membidangi. Selain itu anggaran program optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau menurut Fraksi Kami terlalu besar, sehingga perlu diefisiensikan dan dianggarkan kembali untuk kegiatan lainnya.
Dari hasil pencermatan terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan, Fraksi Kami merekomendasikan untuk menggeser anggaran Belanja Modal untuk pengadaan komputer sebesar Rp 182 juta untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dari sisi pendapatan daerah, target pendapatannya masih bisa ditingkatkan.
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu khusus untuk tahun ini Fraksi Kami menganggap pendapatan dari retribusi IMB tidak perlu dinaikkan lagi karena BPPT masih belum bisa menemukan rumusan yang sesuai dengan pola perhitungan pendapatannya. Disamping itu supaya tidak membebani warga miskin yang belum memiliki IMB.
Pada Dinas Perhubungan Fraksi Kami merekomendasikan gaji juru parkir dinaikkan dari Rp 750.000,- menjadi Rp 1.000.000,- sedangkan gaji pengawas juru parkir yang semula sebesar Rp 1.000.000 dinaikkan menjadi Rp 1.200.000,-. Penganggaran kenaikan gaji tersebut bisa didapat dari efisiensi anggaran belanja dan ditambah dari kenaikan pendapatan di Dinas Perhubungan itu sendiri. Dari potensi yang ada, target pendapatannya masih perlu untuk ditingkatkan lagi, baik pada pendapatan parkir berlangganan maupun dari retribusi uji kir. Mohon tanggapan.
Mengingat masih banyaknya kekurangan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan Parkir Berlanggan, Fraksi Kami mengharapkan target untuk Pajak Parkir Non berlangganan ditiadakan. Hal ini berarti tidak akan ada lagi pemungutan ke semua pengendara, sehingga pengawasan parkir berlangganan akan jauh lebih mudah. Keseriusan perbaikan layanan parkir berlangganan nanti juga harus diikuti dengan kanaikan gaji Jukir dan penambahan personil dan gaji pengawas Jukir. Mohon tanggapan.
Berkenaan dengan potensi Pendapatan Daerah yang bisa didapat oleh DPPKA, Fraksi Kami melihat bahwa besaran target Pendapatan Daerah dari sektor pajak yang dipasang pada RAPBD 2014, masih belum sesuai dengan kenyataannya. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi, begitu pula pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan disertai iklim investasi yang menjanjikan dan berjalannya sektor industri kecil. Semua itu menjadi indikator yang jelas bahwa kenaikan PAD dari sektor pajak bisa sangat signifikan. Oleh karena itu Fraksi Kami mengusulkan untuk menaikkan target pendapatan yang ada di DPPKA secara keseluruhan setara atau mendekati dengan potensinya. Mohon tanggapan.
Fraksi kami menganggap bahwa perlu adanya solusi secara bertahap terhadap masalah-masalah yang terjadi di seluruh pasar yang ada di kabupaten Sidoarjo. Oleh sebab itu, Fraksi Kami meminta kepada Dinas Pasar untuk membuat satu Pasar percontohan yang bisa dilihat dalam hal penyelesaian permasalahannya. Dari sektor Pendapatan Pasar, Fraksi Kami menganggap masih sangat bisa untuk ditingkatkan lagi. Mohon penjelasan.
Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,
BIDANG PEMBANGUNAN
Kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan porsi yang cukup terhadap pengakomodiran hasil Musrenbang dari tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut memang sangat diharapkan oleh banyak kalangan dari masyarakat karena program dan rencana pembangunan tersebut benar-benar merupakan usulan dari bawah. Pelaksanaan hasil Musrenbang adalah perwujudan aspirasi masyarakat bawah. Oleh sebab itu, Fraksi Kami mendukung agar kebijakan tersebut harus terus dilaksanakan di semua SKPD, sehingga pelaksanaan pembangunannya sesuai dengan harapan masyarakat.
Pada PU Bina Marga, Fraksi Kami berharap agar anggaran yang ada pada tahun 2014, benar-benar dilaksanakan secara cermat dan berkualitas, dengan anggaran sebesar 138 milyar pasti tidak semua permasalahan jalan dan jembatan bisa tertangani secara tuntas, untuk itu pengutamaan skala prioritas benar-benar dilaksanakan secara cermat. Mana lokasi yang perlu penanganan secara mendesak jangan sampai tertinggal sehingga kondisinya menjadi lebih parah dan justru akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Pemilahan antara program pemeliharaan dan peningkatan jalan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan, supaya hasilnya mempunyai kekuatan jangka panjang. Maka secara ideal besaran program pemeliharaan jalan ke depan berkurang secara bertahap, sedangkan untuk program peningkatan jalan justru harus meningkat. Mohon Penjelasan.
Sejak diterapkannya kebijakan kegiatan pembangunan gedung dilaksanakan oleh PU Cipta Karya, beban tugasnya semakin besar. Setelah kami melakukan kajian secara menyeluruh, Fraksi Kami menyampaikan permasalahan yang harus segera diselesaikan, antara lain:
1. PU Cipta karya harus menambah jumlah dan kualitas SDMnya supaya seimbang dengan bertambahnya beban tugas yang diembannya.
2. melakukan kordinasi secara baik dengan SKPD pengguna gedung yang dibangun, baik berkenaan dengan anggaran maupun perencanaannya, karena kami temukan adanya perbedaan hitungan, seperti terjadi dengan Dinas Pendidikan dalam hal besaran anggaran yang tepat untuk rehab sekolah/kelas.
3. penjadwalan pekerjaan berjalan tepat, maka perencanaanya harus benar dan sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kesiapan di lapangan. Hal ini masih kita temukan di awal kegiatan pekerjaan pembangunan yang mana kondisi di lapangan masih belum siap, sehingga menunda pelaksanaan pekerjaan.
Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,
Untuk mengatasi masalah banjir harus ada upaya maksimal di lintas SKPD karena penyebab permasalahan banjir bisa berasal dari banyak faktor, antara lain faktor alam, faktor kondisi infrastruktur dan perilaku masyarakat. Oleh sebab itu usaha pencegahan terjadinya banjir harus dilakukan oleh seluruh SKPD. Mohon tanggapan.
Sebagai salah satu usaha penanggulangan banjir, Fraksi Kami meminta agar anggaran pengadaan bahan bakar solar untuk kegiatan swakelola di Dinas PU Pengairan harus ditambah secara signifikan. Di dalam RKA tahun 2014 untuk keperluan satu tahun hanya dianggarkan sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) saja, sedangkan kondisi di lapangan dan permohonan dari masyarakat untuk pembersihan di sungai-sungai sangat banyak. Tanpa anggaran yang cukup untuk kegiatan swakelola, maka mustahil kita bisa menjawab permasalahan mendesak yang ada di lapangan secara cepat. Mohon penjelasan.
Besar harapan dari Fraksi kami APBD 2014 Dinas PU Pengairan bisa mengadakan satu atau lebih bachoe beserta pontonnya dan juga bisa mengoperasikan semua bachoe yang dimilikinya untuk menormalisasi saluran sepanjang tahun tanpa henti. Bila ini bisa terlaksana maka efisiensi anggaran normalisasi saluran bisa terwujud. Mohon direalisasikan.
Kami mengapresiasi upaya maksimal Dinas Kebersihan dan Pertamanan selama ini untuk terus berbenah dalam mengatasi masalah sampah dan mempercantik ruang terbuka hijau. Untuk beberapa masalah yang dihadapi, Kami memberikan masukan antara lain sebagai berikut :
1. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara dan armada pengangkut sampah secara bertahap harus terus ditambah sehingga memenuhi jumlah yang ideal.
2. TPA Sanitary Landfill harus dipercepat tahap demi tahap pelaksanaannya. Dikarenakan kebutuhan yang mendesak untuk menambah kapasitas daya tampung TPA sampah yang saat ini sudah tidak mencukupi, maka perluasan atau penambahan lahan TPA mutlak harus dilakukan secepatnya di tahun 2014.
3.harus mengacu pada master plan PJU, kalau tidak demikian, maka tidak akan seusai dengan skala prioritas dan sulit tercapainya target master plan yang diharapkan
Mohon Tanggapan ?
Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,
BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, SOSIAL DAN TENAGA KERJA, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PARIWISATA, PEMUDA & OLAHRAGA.
Untuk mewujudkan pembangunan 2 SMKN baru yang bertempat di kecamatan Prambon dan juga di cluster kecamatan Gedangan Sedati Waru, Fraksi kami memohon untuk dilakukan evaluasi terhadap permasalahan apa saja yang mengakibatkan Dinas Pendidikan selama tiga tahun anggaran masih belum juga mampu melaksanakan pengadaan lahannya. Bila memang Dinas Pendidikan diragukan kemampuannya untuk bisa melaksanakan program ini, Fraksi kami memohon kepada TAPD Kabupaten Sidoarjo untuk tidak memaksakan diri untuk menempatkan anggaran pengadaan lahannya di Dinas Pendidikan lagi. Penganggaran kembali untuk pengadaan lahan di 2 cluster tersebut harus dilakukan lagi di SKPD yang mampu melaksanakannya di tahun 2014. Mohon tanggapan.
Terkait alokasi anggaran pendampingan yang sudah direncanakan untuk pembangunan gedung pusat autis center sebesar 3 milyar pada program pendidikan luar biasa dan sesuai hasil pengamatan dan konsultasi Anggota Fraksi Kami yang berada di Komisi D ke Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang rencana bantuan anggaran pembangunan gedung pusat autis center sebesar Rp 3,9 Milyar yang sudah di lakukan MoU antara Kementerian Pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sejak bulan mei 2013 dan anggaran sudah ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada bulan September 2013, oleh karena balasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo baru membalas MoU pada bulan agustus 2013, maka menurut penilaian dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Pendidikan dianggap tidak serius dan diminta anggaran yang sudah ditransfer sebesar Rp 3,9 milyar tersebut untuk dikembalikan ke Kas Negara beserta bunganya. Dengan demikian besar kemungkinannya pembangunan gedung pusat autis center tidak bisa dilaksanakan. Adapun rencana anggaran pendamping yang sudah dialokasikan sebesar 3 milyar otomatis tidak bisa dianggarkan, untuk itu Fraksi Kami merekomendasikan agar dilakukan pergeseran program tersebut yang nilainya 3 milyar agar dialokasikan untuk kegiatan rehab ruang kelas/pemeliharaan dan sarana prasarana SMPN dan SMAN/SMKN. Mohon Penjelasan.
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Fraksi Kami mendorong agar adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo secara menyeluruh mengingat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini masih memiliki satu RSUD yang berada di pusat kota. Maka dari itu Fraksi Kami merekomendasikan agar melakukan peningkatan status Puskesmas Rawat Inap menjadi rumah sakit type D seperti Puskesmas Porong, Sedati, Taman, dan Krian, dengan harapan agar masyarakat yang berada jauh dari pusat kota bisa mendapatkan pelayanan rumah sakit dengan cepat. Fraksi kami juga mengharapkan bisa terlaksananya pemberian kewenangan kepada puskesmas rawat inap untuk menjadi BLUD agar puskesmas-puskesmas tersebut mampu melakukan inovasi dan berkompetisi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mohon penjelasan.
Adapun anggaran untuk perencanaan dalam mempersiapkan perubahan status puskesmas menjadi rumah sakit dan BLUD bisa diambilkan dari efisiensi pada pos-pos anggaran seperti :
1. Anggaran pengadaan kendaraan dinas/operasional di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal pada program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Mohon tanggapan.
Sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sidoarjo, dan mempersiapkan calon tenaga kerja yang siap pakai Fraksi kami mendukung terhadap rencana pembangunan gedung Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) yang anggaran pembangunannya akan dibantu dari Pemerintah Pusat, sedangkan lahannya dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu Fraksi Kami mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempersiapkan segala sesuatunya terkait masalah persyaratan yang dibutuhkan tanpa melanggar regulasi dan aturan yang berlaku.
Berdasarkan pengamatan Fraksi Kami masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo dan melihat animo dari para pencari kerja yang baru dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Sidoarjo pada acara bursa tenaga kerja yang diadakan pada tanggal 21 November 2013, yang mana kegiatan program pada Dinsosnakertrans yang semula diadakan 1 (satu) tahun sekali, Fraksi Kami merekomendasikan agar kegiatan tersebut diadakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan waktunya disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, serta memperluas akses informasi bursa kerja tersebut dengan memasang spanduk di setiap desa serta melalui media cetak dan media elektronik. Mohon tanggapan.
Dinas Pemuda dan Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata menganggarkan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 862.168.000,- dan Belanja jasa narasumber dan tenaga ahli sebesar Rp 994.765.000,-. Fraksi kami melihat bahwa kedua kegiatan tersebut terlalu besar dan perlu dievaluasi ulang untuk efisiensinya. Mohon penjelasan.
Pada BPMPKB Fraksi Kami merekomendasikan adanya penambahan anggaran untuk program kegiatan rehab rumah miskin. Disamping itu perlu adanya data base tentang potensi desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo.
Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Terhormat,
Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini kami sampaikan, atas segala perhatian, serta kesabarannya dalam mengikuti sidang Paripurna pada hari ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar–besarnya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, semoga Allah SWT senantiasa selalu meridloi segala amal dan usaha kita, Amin.
Wallahul muwaffiq ilaa aqwamit thoriq
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
Sidoarjo, 3 Desember 2013
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
KETUA JURU BICARA
ACHMAD AMIR ASLICHIN . ISA HASANUDIN, S.Hi
Sumber ; http://dprd-sidoarjokab.go.id
