PenulisJAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Iyeth Bustami, mendorong pemerintah memperluas program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ke Provinsi Riau.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Syafiuddin Asmoro, meminta KAI Commuter melakukan langkah antisipasi secara serius terhadap potensi kepadatan penumpang menyusul pembatalan 12 perjalanan KRL relasi Bogor mulai 7 September hingga 30 September 2026.
PenulisJAKARTA – Penutupan 8 bandara akibat erupsi gunung Anak Krakatau mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan.
PenulisJAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, meminta pemerintah memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi erupsi gunung api, termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Eka Widodo mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk melarang aktivitas sound horeg.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) segera bergerak cepat menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian data desil yang banyak dikeluhkan masyarakat.
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imas Aan Ubudiyah, meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga beras di pasaran.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mendorong agar program rumah susun (rusun) keagamaan kembali dihidupkan dan masuk dalam kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
PenulisJAKARTA-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh atau akrab disapa Ninik mengungkap salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan, yakni perluasan skema jaminan sosial bagi pekerja hingga mencakup jaminan pesangon.
