Menko Muhaimin: Model Pemberdayaan PNM Harus Diperluas untuk Wujudkan Masyarakat Mandiri
DENPASAR-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A.
DENPASAR-Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A.
JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, meminta seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang belum mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar segera memenuhi kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
JAKARTA- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menilai klausul pemberian tunjangan guru “berbasis kinerja” dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus diterjemahkan secara rinci.
DENPASAR-Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan seluruh peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang setara tanpa diskriminasi.
JAKARTA – Kasus penahanan dana milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh platform belanja digital TikTok Shop memicu reaksi keras dari parlemen.
JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendesak penguatan afirmasi bagi kelompok rentan serta penegasan kewajiban pemerintah daerah (Pemda) untuk mendanai lembaga pendidikan keagamaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, dari Fraksi PKB Imas Aan Ubudiah, mendesak PT PLN (Persero) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kontrak pengadaan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2027 langsung mendapat sorotan dari Parlemen.
JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan dukungannya terhadap langkah Danantara dalam mengungkap dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud di PT Pos Indonesia yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun.
JAKARTA-Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure, mengaku miris mendengar pengakuan atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang menyebut dirinya tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), saat mengikuti Kejuaraan Dunia Panjat Tebing di Krakow, Polandia.
