PenulisJAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat transformasi digital layanan kependudukan.
PenulisDUMAI – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Iyeth Bustami, mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan di kawasan industri Kota Dumai.
PenulisJAKARTA— Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mengapresiasi langkah cepat dan tegas Bareskrim Polri yang berhasil menangkap 321 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam operasional judi online lintas negara di Jakarta Barat.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun waspada menyikapi laporan mengenai merebaknya Hantavirus yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia di atas kapal pesiar MV Hondius.
PenulisJAKARTA- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, meminta pemerintah segera mengantisipasi dampak fenomena El Nino ‘Godzilla’ yang mulai terasa di kawasan Indonesia Timur.
PenulisJAKARTA— Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, merespons terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN/Honorer) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
PenulisJAKARTA-Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia merespon aspirasi komunitas peternak bebek yang tergabung dalam Persatuan Peternak Bebek Nasional (PPBN) yang menyuarakan protes kepada pemerintah akibat anjloknya harga telur bebek.
PenulisBANYUWANGI-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau akrab disapa Ninik, menegaskan pentingnya menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi pekerja perempuan.
PenulisPATI-Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa menunjukkan komitmen nyata dalam mengawal kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.
PenulisJAKARTA- Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh meminta Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) segera menyediakan fitur verifikasi usia dan persetujuan orang tua sebagai bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) Oleh Soleh mengatakan, langkah tersebut dinilai penting
