PenulisJAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, memberikan apresiasi atas langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berhasil menarik 19 produk herbal ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Jaelani, menegaskan peringatan Hari Tani Nasional 24 September harus menjadi momentum pemerintah menyiapkan peta jalan kebangkitan pertanian Indonesia.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Taufiq R.
PenulisJAKARTA– Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PenulisJAKARTA-Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly atau Amure menyampaikan keprihatinannya atas rencana penutupan sejumlah sekolah di Aceh.
PenulisJAKARTA- Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PKB Oleh Soleh menghadiri Rapat Koordinasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Bahrain bersama Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, dengan fokus utama pada penguatan hubungan kerja sama Indonesia–Bahrain, Selasa (23/9/2025).
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, memberikan dukungan atas pembentukan Tim Reformasi Polri.
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, menyambut positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengumpulkan para pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PenulisJAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, mengusulkan agar program pelebaran jalan nasional di Madura kembali dilanjutkan.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Maman Imanulhaq, menilai aksi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama NTB, Zamroni Aziz, yang melempar mikrofon saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Kemenag NTB, merupakan tindakan tidak pantas dilakukan seorang pejabat publik.
