PenulisJAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, menegaskan bahwa ajakan taubat ekologis yang disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, merupakan seruan moral kolektif bagi seluruh elemen bangsa, bukan ditujukan pada kelompok tertentu.
PenulisPADANG – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Rico Alviano ST Rajo Nan Sati, menyalurkan ribuan paket makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita di wilayah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Padang Pariaman, serta Kota Padang, Sumatera Barat.
PenulisJAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang sebelumnya menyebut bahwa Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tidak berhak mengajak para menteri untuk melakukan taubat ekologis terkait bencana banjir yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera.
PenulisJAKARTA- Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin, menegaskan bahwa Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini berada dalam kondisi sangat rawan bencana ekologis.
PenulisJAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat pengiriman tenaga kesehatan tambahan, peralatan medis, dan obat-obatan ke lokasi pengungsian korban banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
PenulisACEH – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ruslan M.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menanggapi langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang tengah melakukan penyelidikan terkait kayu gelondongan yang hanyut dan menumpuk akibat banjir besar di Aceh dan Sumatera.
PenulisMAKASSAR-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan perlunya percepatan transformasi pendidikan vokasi agar lulusan SMK mampu terserap pasar kerja global.
PenulisMAKASSAR-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengungkap temuan baru terkait terhambatnya regenerasi guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya untuk jurusan-jurusan spesifik seperti pengelasan dan geospasial.
PenulisJAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menerapkan amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
