FPKB Dorong Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak Harus Diperberat
JAKARTA - Anggota DPR Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, melalui rapat paripurna DPR, meminta parlemen dapat mendorong Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan peraturan penganti perundang-undangan terkait kekerasan seksual. Pasalnya, jumlah kekerasan seksual di Indonesia tertinggi di ASEAN.
"Mengenai kekerasan seksual anak di bawwh umur, masa depan anak kita ini luar biasa. Forum ini seharusnya mendesak pemerintah untuk ambil kebijakan terkait kekejaman terhadap anak," ungkap Malik dalam rapat paripurna ke-63 DPR periode 2015-2019, selasa 17/05.
Menurut Malik, harus ada peningkatan hukuman terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Fraksi PKB setuju Presiden Joko Widodo mengeluarkan perppu utk menyelamatkan anak Indonesia. "Perppu tersebut harus berisi peningkatan hukuman mulai hukuman mati, kebiri kimiawi hingga eksklusi kepada pelaku," imbuhnya.
Selain Fraksi PKB, wacana pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kekerasan seksual, juga diikuti sejumlah fraksi partai politik lainnya di parlemen. Hal ini mendesak agar Indonesia memiliki regulasi untuk menghukum secara khusus pelaku kekerasan seksual.
"Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan yg tertinggi di Asean. Kita harus menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa dari segala bentuk kejahatan," tukas mantan Ketum PB PMII ini.
