Sekretaris FPKB: UU Jasa Konstruksi Harus Lindungi Tenaga Lokal
Sekretaris FPKB DPR RI, Jazilul Fawaid Sebagai Narasumber Diskusi RUU Jasa Konstruksi di Pressroom DPR RI, Jakarta, Selasa (31/3)
JAKARTA -Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Jazilu Fawaid menyikapi rancangan undang-undang (RUU) tentang Jasa Konstruksi. Pembatasan penyedia jasa konstruksi asing harus dilakukan untuk melindungi penyedia jasa konstruksi lokal.
"RUU ini (tetang jasa konstruksi) melengkapi dan memasukkan unsur yang lebih tegas dimana badan asing harus dibatasi. Misalnya hanya boleh melibatkan badan atau perseorangan asing jika jenis konstruksi berbiaya tinggi, beresiko tinggi dan teknologi tinggi," ujar Jazil yang juga anggota Komisi V DPR RI saat diskusi rancangan undang-undang tentang Jasa Konstruksi, di Pressroom DPR RI, Jakarta, Selasa (31/3).
Jazil menuturkan pembatasan tersebut sekaligus untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga profesional bangsa Indonesia. Selain itu pola kerjasama yang diwajibkan bagi asing memberikan ruang kepada tenaga lokal.
"Badan usaha asing diawasi dengan cara dibuat syarat berpartner dengan badan usaha Indonesia. Disitu juga dijelaskan level-level yang akan diisi tenaga kita, tidak boleh bagian yang bisa diisi tenaga kita diisi sendiri oleh pihak asing," jelas politisi berkacamata ini.
Ia menghimbau masyarakat jasa konstruksi juga selalu meningkatkan kemampuan agar tidak tertinggal dengan negara lain. Apalagi, lanjutnya era masyarakat ekonomi ASEAN akan berlaku akhir tahun 2015.
"Jasa konstruksi bagian hukum ekonomi, siapa yang tidak mengupdate teknologi dan kemampuannya akan tertinggal. Masyarakat jasa konstruksi harus sadar itu, jangan baru sadar kalau Malaysia sudah didepan kita, tanpa memberi signal ya tidak mungkin karena bersaing," terangnya.
Pihaknya terus menghimbau agar penyedia jasa konstruksi selalu meningkatkan kemampuan dan inovasi. Tidak kalah penting tanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan."Kami menghimbau kepada teman-teman Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) sebagai penyelenggara memperhatikan perencanaan konstruksi baik Ketika sedang membangun atau bangunan sudah selesai," paparnya.
(duha)
