Demokrasi di Persimpangan: Ketika Elite Sibuk Berebut Pengaruh, Rakyat Menunggu Kepastian

oleh Andik Kuswanto, S.Hum, MAP
Rektor Universitas Arya Wangsa Subang, Dosen Ilmu Politik, Universitas Sunan Gresik
Indonesia sedang menghadapi ujian politik yang tidak sederhana. Berbagai polemik di tingkat elite, ketegangan antarkekuatan politik, demonstrasi mahasiswa, hingga persoalan kepercayaan terhadap institusi negara memperlihatkan bahwa kehidupan demokrasi kita sedang berada dalam fase yang penuh tantangan.
Perkembangan politik beberapa pekan terakhir memperlihatkan eskalasi yang patut dicermati. Polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, menguatnya dinamika di parlemen, kontroversi dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, serta meningkatnya demonstrasi mahasiswa menjadi rangkaian peristiwa yang menunjukkan bahwa persoalan politik nasional tidak lagi sekadar berkutat pada kompetisi kekuasaan.
Di tengah situasi tersebut, ada pertanyaan mendasar yang semestinya menjadi perhatian bersama: untuk siapa sebenarnya kekuasaan itu dijalankan?
Pertanyaan ini penting karena demokrasi tidak boleh berhenti sebagai arena perebutan pengaruh di antara para elite. Demokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan bahwa negara bekerja bagi kepentingan rakyat.
Persoalannya, ketika energi politik terlalu banyak terserap untuk mengelola konflik elite, ada risiko agenda-agenda publik justru kehilangan perhatian. Sementara masyarakat masih berhadapan dengan persoalan daya beli, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, kualitas pelayanan publik, dan ketimpangan kesejahteraan.
Di sinilah kita perlu membedakan antara dinamika politik yang sehat dan konflik kekuasaan yang tidak produktif.
Dinamika politik merupakan bagian alamiah dari demokrasi. Perbedaan pandangan, kritik terhadap pemerintah, kontrol parlemen, bahkan pergantian dukungan politik merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi. Namun, semua itu harus berlangsung dalam koridor konstitusi, etika politik, dan kepentingan publik.
Namun yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan kepentingan elite justru mengaburkan prioritas pembangunan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Politik Kekuasaan dan Rapuhnya Kepercayaan Publik
Dalam demokrasi, kekuasaan memang selalu memiliki dinamika. Koalisi dapat berubah, hubungan antarelite dapat mengalami keretakan, dan konfigurasi politik bisa bergeser sewaktu-waktu. Itu bukan sesuatu yang harus ditakuti.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dikorbankan: kepercayaan publik.
Kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui besarnya dukungan koalisi, banyaknya partai yang berada di pemerintahan, atau kuatnya konsolidasi politik. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat negara bekerja secara adil, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pemerintah bersedia mendengar kritik.
Kondisi terkini memberikan peringatan serius. Reuters pada 17 November 2026 melaporkan tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia, dengan rupiah menyentuh Rp18.285 per dolar AS dan indeks saham acuan mengalami penurunan signifikan sepanjang tahun. Laporan tersebut juga mengaitkan kekhawatiran investor dengan persoalan tata kelola dan ketidakpastian politik.
Tentu, gejolak pasar tidak bisa dijelaskan hanya oleh faktor politik. Ada faktor global, kondisi fiskal, dan dinamika ekonomi internasional. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan bagian penting dari kepercayaan ekonomi.
Ketidakpastian politik yang berkepanjangan pada akhirnya bukan hanya menjadi urusan para politisi. Dampaknya dapat merembet ke dunia usaha, investasi, lapangan pekerjaan, dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Karena itu, para elite politik perlu menyadari bahwa stabilitas bukan sekadar kemampuan mempertahankan kekuasaan, melainkan kemampuan menghadirkan kepastian bagi rakyat.
Kritik Bukan Ancaman, Demonstrasi Bukan Musuh Negara
Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah meningkatnya suara kritis dari mahasiswa dan masyarakat sipil.
Demonstrasi yang berlangsung di sejumlah daerah pada November ini membawa beragam tuntutan, mulai dari persoalan ekonomi, pemberantasan korupsi, lingkungan hidup, hingga perlindungan kebebasan sipil.
Fenomena ini semestinya tidak semata-mata dibaca sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
Dalam tradisi demokrasi, kritik adalah mekanisme koreksi. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi warga negara. Bahkan, suara yang paling keras sekalipun perlu ditempatkan sebagai bagian dari ruang demokrasi selama disampaikan secara damai dan sesuai hukum.
Negara tentu memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum. Tetapi kewenangan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang.
Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip negara hukum, kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, bukan hukum yang dibengkokkan untuk melindungi kekuasaan.
Aparat harus bertindak profesional dan proporsional. Setiap dugaan pelanggaran hak warga negara harus diperiksa secara objektif. Human Rights Watch, misalnya, telah meminta penyelidikan independen terhadap dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan demonstrasi di Yogyakarta pada 10 November 2026. Dugaan tersebut perlu diuji secara transparan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga perlu memahami bahwa merespons kritik dengan pendekatan keamanan semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya penjelasan mengenai keberhasilan program pemerintah, tetapi juga kesediaan untuk mengevaluasi kebijakan yang bermasalah.
Parlemen Jangan Kehilangan Fungsi Keseimbangannya
Dalam situasi seperti ini, DPR memiliki tanggung jawab konstitusional yang sangat penting.
Parlemen bukan sekadar tempat mengesahkan agenda pemerintah atau arena kompromi antarkekuatan politik. DPR adalah representasi rakyat yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Kekuatan parlemen justru terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan kekuasaan.
Karena itu, loyalitas politik tidak boleh menghilangkan daya kritis. Dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan kewajiban untuk mengawasi. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah juga tidak harus dimaknai sebagai permusuhan politik.
Kita membutuhkan parlemen yang mampu berdiri di atas kepentingan publik, bukan semata-mata mengikuti kalkulasi kepentingan koalisi.
Demokrasi membutuhkan oposisi, tetapi lebih dari itu, demokrasi membutuhkan mekanisme pengawasan yang bekerja. Bahkan ketika hampir seluruh kekuatan politik berada dalam satu barisan pemerintahan, fungsi kontrol tetap harus berjalan.
Tanpa keseimbangan tersebut, demokrasi berisiko mengalami penyempitan makna: prosedurnya tetap berjalan, tetapi substansi pengawasannya melemah.
Mengakhiri Politik yang Berpusat Pada Elite
Saya kira, sudah waktunya kita menggeser orientasi politik nasional dari politik yang terlalu berpusat pada elite menuju politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Kita tidak boleh membiarkan ruang publik terus-menerus dipenuhi pertarungan pengaruh, sementara persoalan kesejahteraan masyarakat hanya menjadi pelengkap dalam pidato-pidato politik.
Rakyat tidak terlalu membutuhkan penjelasan mengenai siapa yang paling berkuasa, siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, atau siapa yang paling kuat dalam konfigurasi politik.
Rakyat membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, serta kepastian hukum.
Itulah ukuran paling sederhana sekaligus paling mendasar dari keberhasilan sebuah pemerintahan.
Pada akhirnya, politik harus kembali kepada tujuan awalnya: mengelola kekuasaan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bersama.
Kita tentu tidak menghendaki demokrasi yang gaduh tanpa arah. Tetapi kita juga tidak menginginkan stabilitas yang dibangun dengan membungkam perbedaan dan mengabaikan kritik.
Sebab, stabilitas tanpa keadilan hanya akan melahirkan ketenangan semu. Sementara demokrasi tanpa etika hanya akan menjadi panggung perebutan kekuasaan.
Indonesia tidak kekurangan politisi, tidak kekurangan partai, dan tidak kekurangan panggung politik. Yang perlu terus diperkuat adalah kedewasaan dalam mengelola kekuasaan.
Sebab, sejarah tidak akan mengingat kekuasaan hanya karena siapa yang berhasil mempertahankannya. Sejarah akan mencatatnya berdasarkan apa yang telah diperbuat untuk rakyat.


