|  | 

Berita Nasional

Ruslan Daud Desak Pemerintah Segera Pulihkan Infrastruktur Pascabencana Aceh

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ruslan M. Daud, mendesak pemerintah segera mempercepat pembangunan kembali jembatan dan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025.

Hingga kini, sejumlah infrastruktur vital belum tertangani. Akibatnya, aktivitas masyarakat masih terganggu. Bahkan, anak-anak sekolah di Kecamatan Peusangan Selatan, Kabupaten Bireuen, terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit dan perahu motor kecil (boat ketek) karena jembatan penghubung yang putus diterjang banjir belum dibangun kembali.

"Kami meminta pemerintah bergerak cepat membangun kembali jembatan dan memulihkan infrastruktur yang terdampak banjir di Aceh. Jangan sampai anak-anak harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk bisa berangkat ke sekolah. Ini persoalan mendesak yang tidak boleh terus dibiarkan," tegas Ruslan.

Jembatan rangka baja yang menghubungkan puluhan desa di Peusangan Selatan hingga kini belum diperbaiki. Kondisi serupa terjadi pada sejumlah jembatan lainnya, termasuk Jembatan Alue Limeng di Kecamatan Jeumpa yang menghubungkan Desa Simpang Jaya, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.

Ruslan mengatakan, terputusnya akses jembatan tidak hanya menghambat kegiatan pendidikan, tetapi juga aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, perdagangan, dan mobilitas masyarakat.

Ia mengungkapkan, telah beberapa kali turun langsung ke wilayah terdampak dan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Namun, masyarakat masih menunggu kepastian realisasi pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

"Jangan biarkan masyarakat terlalu lama hidup dalam kesulitan. Pemerintah harus segera menghadirkan solusi nyata. Pembangunan jembatan bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat," ujarnya.

Selain jembatan, Ruslan juga meminta pemerintah serius menangani pendangkalan sungai melalui normalisasi untuk mengurangi risiko banjir berulang. Pasalnya, setiap kali hujan turun, luapan sungai kembali mengancam permukiman warga, sekolah, pesantren, sawah, kebun, hingga fasilitas umum.

Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Pemerintah juga harus melakukan langkah pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.

Ia meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PU bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi, terutama pembangunan jembatan, perbaikan jalan, normalisasi sungai, dan pemulihan fasilitas publik.

"Kita ingin Aceh benar-benar bangkit setelah bencana. Anak-anak harus bisa bersekolah dengan aman, petani dapat mengangkut hasil panen, dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Pemulihan infrastruktur harus menjadi prioritas," pungkas Ruslan.

Penulis: Ferizal
Editor: Rach Alida

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.