Mafirion: Penolakan Komnas HAM Terlibat dalam Pokja Penyelesaian 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Keliru
JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, menilai sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menolak terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) penyelesaian 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan langkah yang kurang tepat.
Menurut Mafirion, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu membutuhkan keterlibatan seluruh lembaga negara yang memiliki mandat dan kewenangan di bidang penegakan serta perlindungan HAM. Karena itu, perbedaan pandangan mengenai kedudukan kelembagaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang koordinasi dan kerja sama.
“Saya menghormati independensi Komnas HAM. Namun, menurut saya, menolak keterlibatan dalam Pokja bukanlah pilihan yang tepat. Independensi kelembagaan tidak harus diwujudkan dengan menjauh dari proses koordinasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujar Mafirion di Jakarta.
Ia menjelaskan, Komnas HAM memiliki posisi strategis dalam penyelesaian 13 kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat.
Dengan kewenangan tersebut, Komnas HAM memiliki pengetahuan, dokumen, hasil penyelidikan, serta pengalaman kelembagaan yang sangat dibutuhkan untuk memastikan penyelesaian kasus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Mafirion menegaskan, keterlibatan Komnas HAM dalam Pokja tidak berarti lembaga tersebut harus tunduk kepada pemerintah ataupun kehilangan independensinya. Komnas HAM tetap dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara mandiri, sekaligus memberikan kontribusi dalam koordinasi lintas lembaga.
“Jangan sampai persoalan menjaga independensi justru dimaknai sebagai keharusan untuk tidak bekerja sama. Independensi adalah prinsip yang harus dijaga dalam menjalankan kewenangan, bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab bersama dalam mencari penyelesaian,” tegasnya.
Menurut Mafirion, pembentukan Pokja oleh pemerintah harus dilihat sebagai kesempatan untuk memecahkan kebuntuan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang selama puluhan tahun belum memberikan kepastian keadilan bagi korban dan keluarga korban.
Ia mengingatkan, penyelesaian 13 kasus tersebut tidak boleh berhenti pada pendekatan administratif, koordinasi birokrasi, ataupun pemenuhan hak-hak korban semata. Negara juga harus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Pemulihan korban memang penting, tetapi keadilan tidak boleh berhenti pada pemberian kompensasi, rehabilitasi, atau pemulihan sosial. Harus ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban negara dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Mafirion juga meminta pemerintah memastikan Pokja bekerja secara transparan, memiliki target penyelesaian yang terukur, serta tidak mengambil alih kewenangan konstitusional Komnas HAM maupun lembaga penegak hukum.
Menurutnya, pemerintah dan Komnas HAM harus membangun mekanisme kerja sama yang menjamin kedudukan Komnas HAM tetap independen. Perbedaan pandangan mengenai struktur dan tata kerja Pokja seharusnya dapat diselesaikan melalui dialog kelembagaan.
“Jangan sampai setelah puluhan tahun korban menunggu keadilan, sekarang justru lembaga-lembaga negara terjebak dalam perdebatan mengenai siapa yang harus terlibat dan siapa yang memiliki kewenangan. Kepentingan korban harus ditempatkan di atas kepentingan kelembagaan,” katanya.
Mafirion berharap Komnas HAM mempertimbangkan kembali sikapnya dan membuka ruang partisipasi dalam Pokja dengan tetap menjaga independensi serta mandat undang-undang.
“Sejarah akan mencatat bagaimana negara memperlakukan para korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Jangan sampai kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini kembali hilang karena perbedaan sikap antarlembaga. Negara harus hadir, lembaga harus bekerja sama, dan keadilan bagi korban harus diwujudkan,” tutup Mafirion.
