Komisi II Zainul Tolak Usulan Dosen ASN Cukup Nonaktif Saat Nyaleg: Akan Lemahkan Pelembagaan Partai
JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menolak usulan agar dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) cukup berstatus nonaktif sementara tanpa harus mengundurkan diri secara permanen.
Usulan yang disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Valina Singka, tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan standar ganda dalam penerapan aturan pencalonan anggota legislatif.
Zainul mengatakan, ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah secara tegas mengatur kewajiban pengunduran diri bagi ASN, anggota TNI/Polri, direksi BUMN/BUMD, kepala daerah, serta jabatan lain yang ditentukan undang-undang apabila hendak menjadi caleg.
Menurutnya, jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 mengenai kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak berarti menghapus konsekuensi dari pilihan profesi yang telah diambil seseorang.
"Negara tidak melarang ASN berpolitik. Tetapi, ketika seseorang memilih menjadi ASN, dia juga mengikatkan diri pada prinsip netralitas dan profesionalisme birokrasi. Negara meminta ASN memilih: tetap menjadi birokrat yang netral atau keluar dan menjadi politisi yang berpihak," tegas Zainul.
Ia juga menilai skema nonaktif sementara justru berpotensi melemahkan pelembagaan partai politik. Sebab, seseorang bisa menjadikan pencalonan legislatif sekadar percobaan politik, sementara posisi sebagai ASN tetap menjadi pilihan aman apabila gagal terpilih.
"Kalau niatnya menjadi politisi, ya harus berani mundur permanen. Agar totalitas membangun partai dan memperjuangkan gagasan. Kalau bisa keluar-masuk seenaknya, tidak akan ada insentif untuk pelembagaan partai," ujarnya.
Zainul menegaskan, Indonesia tidak kekurangan politisi dengan latar belakang pendidikan tinggi. Namun, dunia politik membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan akademik, yakni komitmen, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kesungguhan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Selain itu, Zainul menyoroti pentingnya konsistensi aturan antarlembaga. Ia mencontohkan pengurus partai politik yang ingin menjadi anggota komisioner penyelenggara pemilu harus memenuhi persyaratan bebas dari kepengurusan partai politik selama lima tahun.
"Pengurus partai yang ingin menjadi komisioner penyelenggara pemilu saja diwajibkan bersih dari partai selama lima tahun. Masa ASN bisa keluar-masuk politik seenaknya? Jangan sampai ada standar ganda dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara," tandasnya.
Zainul menegaskan, penolakannya terhadap usulan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kalangan akademisi yang ingin berkiprah di dunia politik. Sebaliknya, ia menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
Namun, menurutnya, kesetaraan harus diwujudkan melalui pemberlakuan aturan yang konsisten bagi semua pihak. Dengan demikian, profesionalisme ASN, marwah akademisi, kehormatan lembaga DPR, serta integritas penyelenggaraan pemilu dapat dijaga secara bersamaan.
Penulis: Muhammad Saihu
Editor: Khafidlul Ulum
