Masyarakat Pesisir Butuh Perhatian Serius, Usman Husin Minta KKP Transparan soal Prioritas Anggaran
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan nelayan dan masyarakat pesisir. Pasalnya, hingga kini masih banyak masyarakat pesisir yang menghadapi persoalan ekonomi, keterbatasan sarana perikanan, hingga sulitnya mengakses bantuan pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Usman menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer di lingkungan KKP dengan nilai kontrak sekitar Rp10,8 miliar.
“Pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada masyarakat pesisir. Mereka memiliki kontribusi besar terhadap sektor kelautan dan perikanan nasional, tetapi masih banyak yang kesulitan meningkatkan kesejahteraannya. Kebutuhan dasar mereka harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan dan anggaran,” ujar Usman di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menilai, besarnya anggaran untuk jasa influencer perlu menjadi bahan evaluasi, terutama ketika masih banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah.
“Tentu sangat melukai rasa keadilan ketika ada anggaran miliaran rupiah untuk membayar jasa influencer, sementara di sisi lain masih banyak nelayan dan masyarakat pesisir yang kesulitan mendapatkan bantuan kapal, alat tangkap, akses BBM, hingga dukungan permodalan. Mereka setiap hari berjuang menghidupi keluarga dan menjadi bagian penting dari sektor kelautan kita, tetapi masih membutuhkan perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Menurut Usman, persoalan masyarakat pesisir tidak bisa dipandang sebelah mata. Keterbatasan kapal dan alat tangkap, sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, terbatasnya akses permodalan, hingga minimnya sarana dan prasarana perikanan masih menjadi persoalan di berbagai daerah.
Ia juga menyoroti besarnya angka kemiskinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah masyarakat miskin di kawasan tersebut mencapai 17,74 juta orang, dengan sekitar 3,9 juta orang di antaranya masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Oleh karena itu, Usman meminta KKP membuka secara transparan rincian pengadaan jasa influencer, termasuk tujuan, mekanisme, dan hasil yang ingin dicapai. Transparansi tersebut penting agar publik dapat menilai apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Kami meminta agar alokasi anggaran KKP benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir. Jangan sampai anggaran untuk publikasi program justru lebih menonjol, sementara persoalan nelayan yang membutuhkan penanganan langsung belum terselesaikan. Prioritas anggaran harus berpihak pada kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” pungkasnya.
Penulis : Ucok
Editor : Rach Alida
