WNI yang Gabung Militer Rusia Ditangkap Ukraina, Komisi I Iman: Cegah Rekruitmen Tentara Bayaran
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, menyoroti lemahnya kemampuan deteksi dini pemerintah dalam memantau keberadaan dan aktivitas warga negara Indonesia (WNI) di wilayah konflik. Hal ini menyusul penangkapan seorang WNI oleh otoritas Ukraina karena diduga bergabung dengan militer Rusia.
Iman Sukri menilai, terungkapnya kasus tersebut kembali memperlihatkan bahwa pemerintah cenderung bergerak setelah mendapatkan informasi dari pihak asing, bukan melalui sistem pemantauan dan pendataan yang dimiliki sendiri.
“Ini menjadi catatan serius bagi pemerintah. Hampir semua informasi awal mengenai kasus ini justru datang dari otoritas Ukraina, bukan dari sistem pendataan kita sendiri. Kalau negara lain lebih dahulu mengetahui keberadaan warga negara kita, berarti ada yang harus dibenahi dalam sistem deteksi dini dan perlindungan WNI,” ujar Iman Sukri di Jakarta.
Kementerian Luar Negeri pada Rabu (11/11/2026) membenarkan penangkapan seorang WNI berinisial AS oleh otoritas Ukraina. KBRI Kyiv saat ini tengah mengupayakan akses kekonsuleran untuk melakukan pendalaman dan verifikasi terkait kondisi serta status hukum yang bersangkutan.
Iman mendorong Kementerian Luar Negeri memberikan penjelasan resmi terkait persoalan tersebut. Setidaknya ada empat hal yang perlu dijelaskan pemerintah, yakni perkembangan akses kekonsuleran, jumlah WNI yang berada dalam dinas militer asing berdasarkan data resmi, jalur keberangkatan mereka, serta tindak lanjut diplomasi pemerintah kepada Rusia terkait penghentian perekrutan WNI.
Iman juga menyoroti perbedaan signifikan antara angka yang diungkap aparat penegak hukum Indonesia dengan klaim yang disampaikan pihak Ukraina.
Polda Metro Jaya pada 11 November 2026 mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus perekrutan tentara bayaran yang telah memberangkatkan 23 WNI.
Sementara itu, Bareskrim Polri sebelumnya mengungkap lima perkara dengan total 58 korban. Di sisi lain, proyek pemerintah Ukraina, I Want to Live, mengklaim sebanyak 283 WNI direkrut untuk berperang bersama Rusia sepanjang Januari hingga September 2026.
Menurut Iman, temuan kepolisian juga memperlihatkan adanya celah serius dalam pengawasan dan pencegahan. Terlebih, jaringan perekrutan tersebut melibatkan warga negara asing yang diduga menjalankan aktivitasnya di Indonesia.
“Kalau satu jaringan saja bisa memberangkatkan 23 orang, kita harus mengevaluasi di mana letak kelemahan pengawasan. Bagaimana proses perekrutan itu berlangsung, bagaimana mereka bisa berangkat ke negara yang sedang berperang, dan siapa yang harus bertanggung jawab memperbaiki sistem pencegahannya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Luar Negeri, Polri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga lembaga terkait lainnya. Pengawasan terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang berpotensi menjadi modus perekrutan tentara bayaran juga harus diperketat, terutama melalui media sosial dan jaringan perekrut ilegal. Harus dilakukan pencegahan terhadap perekrutan tentara ilegal.
Iman mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu membedakan WNI yang menjadi korban penipuan atau perdagangan orang dengan mereka yang secara sadar dan sukarela bergabung dalam militer asing. Pembedaan tersebut penting untuk menentukan langkah perlindungan, penegakan hukum, dan konsekuensi hukum yang berlaku, termasuk terkait ketentuan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Penulis: Febry
Editor: Khafidlul Ulum
