Rupiah Tertekan di Kisaran Rp18.200 per Dolar AS, Ida Fauziyah Desak Kemendag Antisipasi
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Ida Fauziyah, mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Danantara segera mengambil langkah konkret untuk mengantisipasi dampak pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus level Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (13/11/2026). Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi, menekan kinerja BUMN, hingga memperlemah daya beli masyarakat.
Bahkan pada perdagangan Kamis (12/11/2026), rupiah di pasar spot melemah Rp90 atau 0,50 persen ke posisi Rp18.239 per dolar AS. Angka tersebut menjadi level penutupan terlemah sepanjang sejarah. Bahkan, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp18.266 per dolar AS.
Tekanan terhadap rupiah masih berlanjut pada Jumat (13/11/2026). Rupiah dibuka di kisaran Rp18.237 per dolar AS dan pada perdagangan menjelang siang masih bergerak di sekitar Rp18.200 per dolar AS. Pergerakan ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap mata uang Garuda masih perlu diwaspadai.
Menurut Ida, pelemahan rupiah tidak boleh hanya disikapi dengan optimisme pemerintah. Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor membuat pelemahan nilai tukar berpotensi langsung meningkatkan biaya produksi dan menekan daya beli masyarakat.
"Kami menghargai optimisme pemerintah. Namun, harga bahan baku impor tidak menunggu sampai rupiah pulih. Ketika nilai tukar melemah, biaya produksi langsung terdampak dan pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi pihak yang paling rentan," tegas Ida.
Ia menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan. Berdasarkan perkiraan Badan Pangan Nasional (Bapanas), produksi kedelai lokal pada 2026 hanya sekitar 131,5 ribu ton, jauh di bawah kebutuhan nasional yang mencapai 2,76 juta ton. Sementara itu, impor gandum pada kuartal I 2026 mencapai 3,72 juta ton, meningkat 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi bahkan telah dirasakan para pelaku usaha sebelum nilai tukar mencapai rekor terendah. Harga kedelai impor di tingkat perajin dilaporkan naik dari sekitar Rp9.500 menjadi Rp11.800 per kilogram pada akhir Oktober, mendekati harga acuan pemerintah sebesar Rp12.000 per kilogram.
"Perajin tahu dan tempe, pedagang gorengan, usaha roti, hingga warung mi adalah kelompok yang pertama merasakan dampaknya. Margin usaha mereka sangat tipis. Ketika biaya bahan baku naik, pilihannya hanya menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk. Keduanya berisiko menekan daya beli masyarakat," ujarnya.
Karena itu, Ida meminta Kemendag bersama Bapanas memperketat pemantauan harga dan ketersediaan kedelai serta terigu. Pemerintah juga perlu memastikan kecukupan stok, mencegah praktik penimbunan, dan menyiapkan langkah stabilisasi pasokan serta harga sebelum kenaikan semakin membebani masyarakat.
Selain berdampak terhadap UMKM, Ida mengingatkan pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan beban keuangan BUMN yang memiliki kewajiban dalam valuta asing. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri swasta, termasuk BUMN, mencapai 195,6 miliar dolar AS per Agustus 2026.
Menurutnya, setiap pelemahan rupiah akan meningkatkan nilai kewajiban valuta asing ketika dikonversi ke dalam rupiah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi BUMN yang memiliki pendapatan dalam rupiah tetapi menanggung utang dalam mata uang asing.
"Danantara harus mengetahui secara terperinci BUMN mana yang paling rentan terhadap risiko pelemahan rupiah. Petakan berapa besar utang valuta asingnya, kapan jatuh temponya, dan berapa bagian yang sudah dilindungi melalui mekanisme lindung nilai atau hedging. Jangan sampai pemerintah baru mengetahui besarnya kerugian kurs setelah muncul dalam laporan keuangan akhir tahun," kata Ida.
Ia meminta hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi Danantara untuk menyiapkan langkah mitigasi risiko keuangan BUMN. Langkah tersebut antara lain memperkuat manajemen risiko valuta asing, memastikan kecukupan likuiditas, serta mengantisipasi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo.
Ida menegaskan, faktor global memang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pemerintah. Namun, dampaknya terhadap sektor usaha, BUMN, dan daya beli masyarakat harus diantisipasi sejak dini.
"Faktor global memang berada di luar kendali kita. Tetapi memastikan UMKM dan BUMN tidak menanggung sendiri dampak pelemahan rupiah adalah tanggung jawab pemerintah. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sekarang, bukan setelah harga barang naik dan kerugian semakin besar," pungkasnya.
Penulis : Zein T
Editor : Rach Alida Bahaweres
