Soroti Ekspansi Pabrik Roti “Super Murah Papa Bear” dari Tiongkok, Waka Komisi VII Dorong Pengawasan Ketat
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Chusnunia Chalim, menyoroti operasional perusahaan manufaktur makanan berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) di daerah, salah satunya PT Citra Food Abadi yang memproduksi merek Roti Papa Bear di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang viral di media sosial dikarenakan harga satuannya yang “super murah” hanya Rp. 1000,- rupiah.
Berdasarkan informasi publik, PT Citra Food Abadi merupakan entitas swasta dengan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tiongkok yang mengoperasikan pabrik seluas ± 38.546 m² di kawasan Batujajar dan Gadobangkong, Ngamprah, dan memproduksi berbagai varian roti lembut berisi selai, krim manis, hingga makanan ringan yang menyasar jalur distribusi grosir, agen, dan ritel secara masif.
Menanggapi fenomena masuknya investasi asing langsung ini ke sektor industri makanan dan ritel hingga ke tingkat daerah, Chusnunia menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melakukan pengawasan secara berkala.
"Investasi asing tentu kita sambut baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Namun, pemerintah daerah bersama instansi terkait wajib melakukan pengawasan berkala terhadap kepatuhan operasional mereka, mulai dari transparansi perizinan berusaha, pemenuhan standar lingkungan, hingga jalur distribusinya di pasar ritel daerah," ujar Chusnunia di kompleks DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dari catatan rekam jejak teknis, PT Citra Food Abadi diketahui telah mengantongi sertifikasi Halal dan standar keamanan pangan ISO, serta memproses dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi boiler dan pengelolaan air limbah. Meski demikian, dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun struktur kepemilikan perusahaan tidak dipublikasikan secara terbuka di basis data publik dan hanya dapat diakses melalui akta resmi di Ditjen AHU Kementerian Hukum.
Lebih lanjut, Chusnunia menekankan agar masuknya pemodal asing skala besar di industri makanan ringan tidak mematikan ruang gerak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Ia mendorong Pemkab Bandung Barat dan pemerintah daerah lainnya untuk menghadirkan kebijakan afirmasi yang nyata.
"Jangan sampai pelaku UMKM roti dan jajanan lokal tergerus karena kalah modal dan skala produksi. Pemerintah harus memastikan adanya proteksi serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Misalnya, melalui pembatasan rantai distribusi agar tidak menabrak pasar tradisional secara langsung, atau mendorong skema kemitraan wajib antara industri besar PMA dengan pelaku UMKM setempat," tegasnya.
Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor perindustrian dan UMKM berkomitmen untuk terus mengawal implementasi regulasi penanaman modal agar kehadiran industri asing di daerah benar-benar memberikan efek berganda (multiplier effect) tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.
Penulis: Mohammad Rodli Kaelani
Editor: Khafidlul Ulum
