Wacana Boikot SEA Games 2027 Menguat, Habib Syarief PKB : Utamakan Diplomasi
JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, mendesak pemerintah untuk mengedepankan jalur diplomasi olahraga dalam memperjuangkan kepentingan atlet Indonesia menyusul dicoretnya sejumlah cabang olahraga (cabor) unggulan pada SEA Games 2027 di Malaysia. Pencoretan tersebut dinilai tidak sekadar menggerus peluang perolehan medali emas Merah Putih, tetapi juga mencederai ekosistem pembinaan serta masa depan atlet nasional.
“Kami memahami kekecewaan para atlet dan pengurus cabor atas wacana pencoretan tersebut. Kami meminta pemerintah memperjuangkan kepentingan atlet Indonesia dengan mengedepankan komunikasi, diplomasi olahraga, dan negosiasi dengan SEAGF maupun panitia penyelenggara,” ujar Habib Syarief di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habib Syarief menanggapi hasil rapat Komite Eksekutif Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEAGF) yang memangkas jumlah cabang pertandingan menjadi 43 cabor dengan 473 nomor pada perhelatan ke-34 mendatang. Sejumlah lumbung medali Indonesia seperti panjat tebing, dayung, voli pantai, gulat, catur, hingga nomor beregu putra dan putri bulu tangkis dipastikan tidak masuk dalam daftar pertandingan resmi.
“Jangan sampai atlet yang sudah menjalani pembinaan bertahun-tahun kehilangan kesempatan bertanding hanya karena perubahan kebijakan penyelenggaraan. Kemenpora dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) harus segera mengambil langkah diplomasi strategis,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut mengingatkan bahwa penentuan cabang olahraga pada pesta olahraga regional semestinya mengedepankan objektivitas, transparansi, serta standar kompetisi internasional yang berkeadilan. Ajang SEA Games dituntut untuk tidak dikerdilkan semata-mata demi mengejar ambisi juara umum negara tuan rumah.
“SEA Games semestinya menjadi wadah persahabatan dan kompetisi yang sehat antarnegara Asia Tenggara. Jangan sampai penyelenggaraan ajang olahraga justru lebih mengutamakan kepentingan negara tuan rumah dibandingkan prinsip keadilan bagi seluruh peserta,” kata anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini.
Ia menilai langkah diplomasi aktif bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya jauh lebih konstruktif daripada wacana boikot yang justru dapat mengorbankan jam terbang bertanding atlet muda Indonesia. Koordinasi intensif antara Kemenpora, KOI, dan seluruh induk organisasi cabang olahraga (PB/PP) mendesak dilakukan guna menyusun strategi negosiasi yang terukur.
“Pemerintah melalui Kemenpora dan KOI perlu duduk bersama merumuskan posisi tawar diplomasi yang kuat di tingkat regional. Kepentingan pembinaan jangka panjang atlet menuju Asian Games dan Olimpiade harus menjadi pertimbangan utama,” ucapnya.
Habib Syarief meminta Kemenpora tetap menjaga psikologis, motivasi berlatih, serta jaminan pembiayaan pelatnas bagi para atlet di cabor yang terancam dicoret. Negara wajib hadir memberikan kepastian agar semangat juang para pahlawan olahraga nasional tidak runtuh akibat dinamika politik olahraga regional.
“Atlet kita tidak boleh merasa ditinggalkan di tengah situasi ini. Kemenpora harus memastikan program pelatihan dan dukungan kesejahteraan atlet tetap berjalan optimal sambil proses negosiasi dengan pihak tuan rumah berlangsung,” pungkasnya.
Penulis : Derry S
Editor : Rach Alida Bahaweres
