Revisi UU LLAJ, Ahmad Fauzi Tekankan Penguatan Pengawasan Transportasi
JAKARTA-Anggota Komisi V DPR RI, Drs. Ahmad Fauzi, menekankan pentingnya maksimalisasi fungsi pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan guna menekan angka kecelakaan di jalan raya.
Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Banten I tersebut, masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan orang maupun barang menjadi salah satu indikator perlunya penguatan fungsi pengawasan pemerintah.
Hal itu disampaikan Ahmad Fauzi seiring dimulainya pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di Komisi V DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Pengawasan yang ketat terhadap kelayakan kendaraan angkutan, baik angkutan manusia maupun barang, harus dijalankan secara maksimal. Ini menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” ujar Ahmad Fauzi.
Ia menegaskan, pemerintah sebagai regulator harus mampu memaksimalkan fungsi pengawasan sebagai upaya mitigasi dan pencegahan terhadap berbagai potensi kecelakaan di jalan raya.
Menurutnya, pengecekan dan pemeriksaan berkala terhadap kendaraan harus dilakukan secara serius, menyeluruh, dan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Pengawasan tidak boleh sekadar menjadi formalitas atau kegiatan seremonial.
“Pengecekan dan pemeriksaan berkala harus dilakukan dengan benar, bukan sekadar seremonial. Kendaraan yang tidak layak jalan jangan dipaksakan beroperasi, karena berpotensi membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya,” tegasnya.
Ahmad Fauzi juga menilai penguatan pengawasan dalam revisi UU LLAJ harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya menyangkut kelayakan kendaraan, tetapi juga kompetensi dan kondisi pengemudi serta tanggung jawab perusahaan angkutan dalam memastikan keselamatan operasional.
Menurutnya, kendaraan yang memenuhi standar teknis tidak serta-merta menjamin keselamatan apabila pengemudinya bekerja dalam kondisi kelelahan atau tidak memiliki kompetensi yang memadai. Karena itu, pengawasan terhadap jam kerja, waktu istirahat, dan kualifikasi pengemudi juga perlu menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan undang-undang tersebut.
Selain itu, Ahmad Fauzi menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, khususnya praktik kendaraan yang melebihi kapasitas muatan maupun dimensi atau Over Dimension Over Loading (ODOL).
“Persoalan ODOL juga harus menjadi perhatian serius. Kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi bukan hanya berpotensi merusak infrastruktur jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan lainnya,” katanya.
Ia turut mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan. Menurutnya, integrasi data kendaraan, hasil pemeriksaan berkala, perizinan, hingga rekam pelanggaran dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan.
“Pengawasan harus terus berkembang mengikuti kebutuhan dan tantangan di lapangan. Dengan dukungan teknologi dan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ahmad Fauzi berharap, perubahan UU LLAJ dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi seluruh pengguna jalan.
“Dalam rancangan perubahan undang-undang ini, selain memaksimalkan fungsi pengawasan, kita juga harus memastikan adanya jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi pengguna lalu lintas dan angkutan jalan. Kita pastikan dalam rancangan undang-undang yang baru, semua harus merasa terlindungi,” pungkasnya.
