BBM Bersubsidi Langka, Ratna Juwita PKB Desak Pembenahan Rantai Distribusi
JAKARTA— Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ratna Juwita Sari, menyoroti fenomena kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Ia mendesak pemerintah bersama PT Pertamina (Persero) segera melakukan pembenahan rantai distribusi agar pasokan energi tersebut tersedia secara merata dan tepat sasaran.
“Energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika BBM langka, masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak sehingga pemerintah, BPH Migas, dan Pertamina harus segera memastikan kelancaran logistik,” tegas Ratna di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ratna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berpatokan pada statistik ketersediaan stok BBM nasional yang diklaim berada pada kisaran 16 hingga 18 hari oleh Kementerian ESDM. Keterbatasan daya tampung fasilitas di daerah serta hambatan pengiriman antarpulau disebut sering kali membuat pasokan di tingkat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengalami kekosongan.
“Jangan sampai pemerintah menyatakan stok BBM nasional aman, tetapi masyarakat di daerah masih kesulitan mendapatkannya. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar angka ketersediaan stok, melainkan kepastian BBM tersedia dan mudah diakses,” katanya.
Legislator PKB tersebut menyoroti adanya kenaikan kuota solar subsidi tahun 2026 sebesar 7,8 persen menjadi 20,27 juta kiloliter serta kuota Pertalite sebesar 29,26 juta kiloliter. Peningkatan alokasi anggaran subsidi energi tersebut dinilai harus diimbangi dengan tata kelola pengangkutan dan pengawasan lapangan yang ketat agar tidak menghambat aktivitas nelayan, petani, serta pelaku UMKM.
“Alokasi kuota yang besar harus diimbangi dengan pengelolaan rantai pasok dan distribusi yang efektif. Kelangkaan ini berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas ekonomi sektor produktif dan transportasi di daerah,” ujar Ratna.
Ia menginstruksikan Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina untuk segera mengevaluasi kapasitas terminal penyimpanan (storage) di luar Pulau Jawa serta menyiapkan langkah mitigasi cuaca buruk menjelang akhir tahun. Sinergi lintas instansi bersama aparat penegak hukum juga dituntut diperketat guna mencegah potensi penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi di lapangan.
“Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengangkutan, kapasitas penyimpanan, dan pengawasan penyaluran wajib segera dilakukan. Negara harus hadir menjamin ketahanan energi hingga ke wilayah pelosok dan kepulauan tanpa terkecuali,” pungkas Ratna Juwita.
Penulis : Yogi dan Mubin
Editor : Rach Alida
