KKP Gelontorkan Rp10,7 M buat Influencer, Daniel Johan PKB: Lebih Baik Beli Solar Nelayan
JAKARTA— Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi ulang alokasi anggaran jasa influencer sebesar Rp10,79 miliar. Pengalihan belanja promosi media sosial tersebut dinilai sangat mendesak agar anggaran negara dialokasikan secara riil untuk memenuhi kebutuhan nelayan, pembudidaya ikan, dan komunitas pesisir.
“Anggaran sebesar itu perlu dipertanyakan urgensinya. Masih banyak nelayan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi, alat tangkap, dan akses permodalan. Kebutuhan masyarakat perikanan ini seharusnya menjadi prioritas,” ujar Daniel di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Daniel menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkap KKP tiga kali mengontrak perusahaan milik pesohor Raffi Ahmad sepanjang kurun 2024 hingga 2026. Alokasi anggaran promosi bernilai miliaran rupiah tersebut dikritik keras karena dinilai kontradiktif dengan kondisi perekonomian masyarakat pesisir di berbagai daerah.
“Keberhasilan program pemerintah bukan diukur dari seberapa ramai tampil di layar, melainkan dari dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” tegasnya.
Legislator PKB tersebut menegaskan bahwa sosialisasi program kerja dan kinerja kementerian tidak sewajarnya menyerap anggaran fantastis di tengah efisiensi fiskal negara. KKP diimbau untuk mengoptimalkan peranan humas internal, tenaga penyuluh perikanan di lapangan, serta menggandeng kreator konten lokal daerah secara gratis.
“KKP dapat mengoptimalkan media sosial resmi, humas internal, penyuluh perikanan, serta komunitas nelayan. Edukasi publik bisa berjalan efektif tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang terlampau besar,” kata Daniel.
Ia mendesak jajaran pejabat KKP untuk memberikan klarifikasi transparan atas dugaan konflik kepentingan yang disuarakan oleh lembaga pengawas antikorupsi. Pembukaan dokumen penunjukan langsung vendor promosi dinilai krusial guna mencegah munculnya persepsi negatif dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola kementerian.
“KKP harus menjelaskan secara terbuka dugaan konflik kepentingan yang disoroti ICW. Transparansi diperlukan mulai dari dasar penunjukan penyedia jasa, urgensi kerja sama, hingga nilai kontrak riil di lapangan,” ucapnya.
Daniel meminta alokasi belanja KKP pada tahun anggaran berjalan difokuskan untuk memperkuat program pemulihan ekonomi pesisir seperti revitalisasi tambak rakyat dan pembenihan ikan gratis. Penyediaan infrastruktur pendukung cold storage dan kelancaran pasokan solar subsidier bagi kapal nelayan kecil wajib diutamakan.
“Anggaran KKP semestinya diarahkan untuk memperkuat kelompok nelayan, merevitalisasi tambak, dan meningkatkan sarana budidaya. Keberpihakan anggaran pada rakyat pesisir adalah harga mati,” tutur politikus PKB tersebut.
Daniel mendesak aturan mengenai pengadaan jasa publikasi dan promosi kementerian diimbau untuk diaudit secara ketat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Jenderal KKP. Pengawasan berlapis dipandang perlu guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pemilihan rekanan promosi.
“Audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran promosi media sosial di KKP harus dilakukan. Pertanggungjawaban setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sesuai peruntukan hukum,” pungkasnya.
Penulis : Ucok
Editor : Rach Alida
