Komisi I Desak KBRI Singapura Kawal Pemulangan Anak Korban TPPO Berkedok Adopsi
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Taufiq R. Abdullah, mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Singapura lebih aktif mengawal pemulangan anak-anak WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok adopsi ilegal yang saat ini berada di Singapura.
Menurut Taufiq, kasus tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan menyangkut martabat bangsa dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, khususnya anak-anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia.
"Negara tidak boleh berhenti pada pengiriman nota diplomatik. Anak-anak ini adalah warga negara kita dan korban kejahatan. Pengadilan di Bandung sudah memvonis para pelaku serta membuktikan adanya pemalsuan dokumen. Putusan tersebut harus menjadi pijakan bagi langkah diplomasi Indonesia," ujar Taufiq di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menyoroti informasi Kementerian Sosial bahwa pengangkatan 18 anak WNI yang kini berada di Singapura tergolong adopsi ilegal karena tidak memenuhi prosedur hukum Indonesia. Sebagian anak bahkan telah memperoleh kewarganegaraan Singapura melalui putusan pengadilan setempat, sementara delapan anak lainnya masih menjalani proses pengangkatan.
Taufiq menilai perbedaan sistem hukum Indonesia dan Singapura tidak boleh menjadi penghalang bagi upaya negara memperjuangkan hak-hak anak korban, termasuk hak atas identitas dan asal-usul mereka.
"Kita menghormati kedaulatan hukum Singapura. Namun, hubungan baik kedua negara harus menjadi modal untuk duduk bersama mencari solusi. Pemerintah perlu mengoptimalkan mekanisme bantuan hukum timbal balik agar putusan pengadilan Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan otoritas Singapura dalam meninjau kembali status adopsi tersebut," katanya.
Taufiq juga meminta KBRI Singapura menyampaikan laporan perkembangan penanganan kasus secara berkala kepada Komisi I DPR RI. Laporan tersebut harus mencakup kondisi setiap anak, status hukum, serta langkah konkret yang telah ditempuh pemerintah.
"Jangan sampai ada satu pun anak yang terlupakan. Setiap nama harus tercatat, keberadaan dan kondisinya harus diketahui. Komisi I akan membawa persoalan ini sebagai salah satu agenda dalam rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa proses pemulangan atau repatriasi harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Mengingat sebagian anak telah cukup lama diasuh keluarga di Singapura, proses pemulangan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan trauma baru.
Karena itu, KBRI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) untuk menyiapkan asesmen psikologis, rehabilitasi, serta skema pengasuhan setelah anak-anak tersebut kembali ke Indonesia.
Selain pemulangan, Taufiq mendorong pemerintah menelusuri keluarga biologis para korban. Menurutnya, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian orang tua rentan menjadi sasaran bujuk rayu sindikat perdagangan anak.
"Negara harus hadir melindungi keluarga-keluarga rentan agar tidak kembali menjadi korban sindikat perdagangan manusia. Penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada penindakan pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan dan perlindungan bagi para korban," ujarnya.
Taufiq juga meminta pemerintah memperketat pengawasan administrasi kependudukan dan perlintasan orang untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Ia menilai perlu ada koordinasi yang lebih kuat antara Imigrasi, Dukcapil, dan aparat penegak hukum untuk menutup celah pemalsuan identitas serta pengiriman anak secara ilegal ke luar negeri.
Penulis: Khafidlul Ulum
Editor: Nono Suwarno
