PKB Adakan Pembekalan Anggota DPR Terpilih 2014-2019
Jakarta-Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) akan mengadakan Pembekalan Calon Terpilih Anggota DPR RI PKB Periode 2014-2019, besok Rabu-Jum’at, 17-19 September 2014 di Hotel Santika, Jakarta.
Acara pembekalan tersebut mengambil tema “Memperjuangan Politik Rahmatan lil Alamin Melalui Ranah Parlemen” tersebut dikuti oleh semua anggota terpilih DPR RI dari PKB hasil pemilu 2014 yang berjumlah 47 orang.
Dari release yang dikirim panitia, kegiatan pembekalan tersebut bertujuan melakukan orientasi ideologi perjuangan politik sesuai dengan mabda’ siyasiy, mandat politik NU, dan platfotm politik rahmatan lil alamin sebagaimana hasil Muktamar PKB tahun 2014.
Selain itu, untuk memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman tentang keparlemenan beserta tugas dan fungsinya, terutama menyangkut fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan, serta memahami peta dan konfigurasi politik di parlemen. Dan terakhir, untuk membekali kemampuan dan ketrampilan teknis yang diperlukan oleh anggota DPR RI dalam menjalan tugas dan fungsinya, baik yang menyangkut tugas formal keparlemenan maupun tugas lain berupa pengelolaan dapil/konstituen, komunikasi publik, dan teknik lobi dan negosiasi.
Sementara out-put yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah kesiapan anggota DPR PKB terpilih yang memiliki dedikasi, loyalitas, kapasitas, dan kekampuan teknis agar “siap tempur” dalam medan parlemen. Sedangkan out-come kegiatan pembekalan ini adalah meningkatnya peran politik PKB dalam pentas politik nasional, khususnya di parlemen, untuk mendukung kinerja lembaga parlemen yang kuat dan dapat memenuhi harapan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia.
Menurut PKB, kegiatan pembekalan dilatarbelakangi oleh ekspektasi publik terhadap parlemen yang tinggi mengingat pasca-reformasi, DPR mempunyai peran yang sengat strategis jika dibandingkan dengan DPR di erah sebelumnya, terutama di masa Orde Baru.
“Jika di masa lalu DPR dicitrakan dan memposisikan diri tidak lebih sebagai stempel pemerintah, DPR saat ini jauh lebih kuat dan seimbang kedudukannya dengan pemerintah”terang penanggung jawab materi acara Caswiyono Rusdi.
Menurutnya, pergeseran tersebut terjadi karena adanya perubahan paradigma kenegaraan, dari executive haevy menjadi legislative heavy. Perubahan sistem ketatanegaraan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan melalui model pemisahan kekuasaan (separation of powers) dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances).
