Ashari Tambunan Dorong Pemutakhiran DTSEN, Bansos Harus Tepat Sasaran

MEDAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Dapil Sumatera Utara I, Ashari Tambunan, mendorong pemerintah mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran.
Menurut Ashari, akurasi data menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial. Terlebih, masih terdapat keluhan masyarakat terkait perubahan desil yang berdampak pada status penerima bantuan.
"Pemutakhiran DTSEN harus memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan hak perlindungan sosialnya. Jangan sampai warga miskin kehilangan akses bantuan hanya karena ketidakakuratan data," kata Ashari, Ahad (22/11/2026).
Ia meminta Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan dengan melibatkan pemerintah daerah hingga perangkat desa. Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus dipermudah agar perubahan kondisi ekonomi dan ketidaksesuaian klasifikasi desil segera ditindaklanjuti.
"Jangan sampai masyarakat harus berulang kali mengurus persoalan administrasi. Pemerintah harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah, responsif, dan memberikan kepastian," tegasnya.
Selain memastikan bansos tepat sasaran, Ashari menilai pemerintah perlu memperkuat pemberdayaan ekonomi agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan. Upaya pengentasan kemiskinan harus terintegrasi dengan peningkatan keterampilan, akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja.
"Tujuan akhirnya bukan sekadar memperbanyak penerima bansos, tetapi bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan, memiliki penghasilan, dan mandiri secara ekonomi," ujarnya.
Khusus di Sumatera Utara, Ashari mengingatkan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan harus menjadi agenda bersama pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Sumut pada Maret 2026 tercatat 7,10 persen atau sekitar 1,11 juta penduduk. Angka tersebut turun 0,14 poin persentase dibandingkan September 2025 sebesar 7,24 persen.
Sementara itu, target RPJMD Sumut 2025–2029 mengarahkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 2,82–3,82 persen pada 2029.
Ashari mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi serta menyusun langkah konkret untuk mencapai target tersebut.
"Penurunan kemiskinan tidak cukup dilihat dari angka statistik. Yang terpenting, masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan melalui akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik," pungkasnya.


