Marwan Jafar Minta Kematian Kades Sukoharjo Pati Diusut Tuntas dan Transparan

PATI – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, Marwan Jafar, menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Suparjo (68), pada Rabu (18/11/2026). Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut secara objektif, transparan, dan profesional.
“Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum, perangkat desa, dan seluruh masyarakat Desa Sukoharjo. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” ujar Marwan Jafar, yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah III (Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan).
Berdasarkan informasi yang beredar dan keterangan kepolisian, Suparjo meninggal dunia setelah terlibat perselisihan saat memediasi persoalan utang-piutang warga di Balai Desa Sukoharjo. Dalam mediasi tersebut hadir seorang anggota DPRD Kabupaten Pati berinisial M bersama dua orang pendampingnya.
Sekretaris Desa Sukoharjo, Sutarta, menyebut perselisihan tersebut diduga diwarnai aksi menggebrak meja dan penarikan kerah baju almarhum oleh salah seorang pendamping anggota DPRD. Namun, penyebab pasti kematian Suparjo masih harus dipastikan melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan medis.
Polres Pati dilaporkan masih memeriksa sejumlah saksi, menelusuri rekaman CCTV, serta menunggu keterangan medis. Sementara itu, keluarga disebut belum memberikan persetujuan untuk dilakukan autopsi. Keterangan awal keluarga juga menyebut almarhum memiliki riwayat penyakit jantung.
Menanggapi hal tersebut, Marwan meminta semua pihak menghormati proses hukum dan tidak membangun spekulasi yang dapat memperkeruh suasana.
“Saya meminta Polres Pati mengusut peristiwa ini secara objektif, transparan, dan tuntas. Keterangan saksi, rekaman CCTV, serta hasil pemeriksaan medis harus menjadi dasar untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada fakta yang terabaikan sehingga keluarga dan masyarakat tidak mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
Selain proses hukum, Marwan juga meminta Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pati menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dalam peristiwa tersebut.
“Jika terbukti ada anggota DPRD yang bersikap tidak pantas atau membiarkan terjadinya intimidasi oleh pendampingnya di kantor desa, hal itu harus diproses secara etik. Ini menyangkut martabat lembaga perwakilan rakyat. Badan Kehormatan harus menindaklanjuti aduan tersebut secara serius dan independen,” ujarnya.
Marwan menilai peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan bagi kepala desa dan perangkat desa. Sebagai garda terdepan pemerintahan, kepala desa kerap harus menjadi penengah dalam berbagai persoalan masyarakat, termasuk konflik yang berpotensi memanas.
“Jangan sampai kantor desa yang seharusnya menjadi tempat pelayanan dan penyelesaian masalah warga justru menjadi ruang intimidasi. Kepala desa dan perangkat desa harus mendapatkan perlindungan yang memadai ketika menjalankan tugasnya,” katanya.
Marwan menyatakan akan mengawal persoalan ini melalui sejumlah langkah. Pertama, memastikan proses penyelidikan Polres Pati berjalan profesional dan hasilnya disampaikan secara transparan. Kedua, mendorong Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pati memproses dugaan pelanggaran kode etik secara independen.
Ketiga, mendorong penguatan perlindungan bagi kepala desa dan perangkat desa, termasuk penerapan mekanisme mediasi yang aman serta pendampingan aparat apabila terdapat potensi konflik. Keempat, meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan intimidasi terhadap keluarga almarhum, perangkat desa, maupun para saksi.
“Saya berdiri bersama keluarga almarhum dan masyarakat Sukoharjo. Keadilan bagi almarhum harus diperjuangkan melalui proses hukum yang benar, bukan melalui amarah. Tragedi seperti ini tidak boleh terulang di desa mana pun,” tandas Marwan.


