Syafruddin PKB Desak Tata Kelola SDA Lebih Berpihak ke Negara dan Rakyat, Bukan Korporasi

KALTIM – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, menyoroti ketimpangan manfaat dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) nasional yang dinilai masih terlalu didominasi oleh pihak swasta. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir lebih kuat agar kekayaan alam benar-benar memberikan keuntungan optimal bagi kas negara dan kesejahteraan masyarakat luas, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Kekayaan alam kita ini milik negara dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru porsi terbesarnya dinikmati segelintir pihak swasta atau korporasi. Negara tidak boleh kalah dan hanya menjadi penonton di negeri sendiri," ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (22/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Syafruddin menanggapi dinamika pengelolaan sektor energi dan mineral di tanah air, termasuk di daerah pemilihannya di Kalimantan Timur yang kaya akan sumber daya alam. Menurutnya, selama ini kontribusi sektor SDA terhadap penerimaan negara maupun peningkatan taraf hidup warga di sekitar wilayah operasi tambang dan energi belum berbanding lurus dengan besarnya keuntungan yang dinikmati korporasi swasta.
Legislator asal Kalimantan Timur ini menjelaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat dan negara harus diwujudkan melalui tata kelola perizinan yang adil serta penguatan hilirisasi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, hingga pelaku usaha lokal. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mempermudah izin eksploitasi bagi pemodal besar sementara akses bagi masyarakat lokal untuk mengelola potensi daerahnya sendiri justru dipersulit.
"Kita mendukung penuh langkah pemerintah untuk menata ulang manajemen pengelolaan SDA agar lebih berkeadilan. Pengawasan terhadap kewajiban royalti, pajak, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan swasta harus diperketat. Jangan sampai daerah penghasil SDA hanya kebagian dampak kerusakan lingkungannya saja, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar," tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
Lebih lanjut, Syafruddin memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal kebijakan kementerian dan lembaga terkait—khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM—agar setiap regulasi di sektor energi, pertambangan, dan lingkungan hidup menempatkan kedaulatan ekonomi negara serta perlindungan hak-hak masyarakat sebagai prioritas utama.
Penulis : Agus


