|  | 

Berita Nasional

Ratna Juwita Tantang ESDM: Apa Jaminan Ujung Kulon Bebas Tambang?

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mempertanyakan jaminan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pernyataan juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, yang menyebut Taman Nasional Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah pertambangan.

Menurut Ratna, pernyataan tersebut perlu disertai kepastian kebijakan yang jelas. Sebab, keresahan publik muncul bukan tanpa alasan, terutama setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

"Kalau memang ESDM menjamin Ujung Kulon tidak akan menjadi wilayah tambang, apa dasar jaminannya? Jangan hanya berhenti pada pernyataan lisan. Publik membutuhkan kepastian kebijakan yang tegas dan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Ratna di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, substansi keputusan menteri tersebut perlu dicermati secara serius, terutama terkait pemilahan wilayah pertambangan di Provinsi Banten. Karena itu, pemerintah tidak seharusnya membiarkan masyarakat terus berspekulasi mengenai kemungkinan aktivitas pertambangan di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi tersebut.

"Daripada kita terus berspekulasi dan memperdebatkan apakah Ujung Kulon akan ditambang atau tidak, lebih baik hentikan saja pembahasan rencana pertambangan di kawasan Ujung Kulon, termasuk wilayah sekitarnya. Jangan sampai muncul kesan pemerintah sedang membuka ruang bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi," tegasnya.

Menurut Ratna, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan geografis, melainkan salah satu benteng keanekaragaman hayati Indonesia yang memiliki nilai ekologis dan strategis bagi dunia. Kawasan ini juga menjadi habitat penting bagi badak Jawa yang keberadaannya sangat langka dan membutuhkan perlindungan serius.

"Jangan sampai kita hanya melindungi kawasan taman nasional di atas kertas, tetapi wilayah di sekelilingnya justru dibuka untuk aktivitas yang berpotensi mengganggu ekosistem. Perlindungan lingkungan harus dilihat secara utuh, bukan parsial," kata legislator PKB tersebut.

Ia juga meminta ESDM menjelaskan secara terbuka batas-batas wilayah yang masuk dalam penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), termasuk potensi komoditas, dasar kajian lingkungan, serta alasan wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon tetap dimasukkan dalam peta pertambangan.

Menurutnya, penetapan WUP memang tidak otomatis menjadi izin untuk melakukan penambangan. Namun, pemerintah harus memahami bahwa pencantuman suatu wilayah dalam perencanaan pertambangan tetap dapat menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan pertanyaan mengenai arah kebijakan pengelolaan lingkungan ke depan.

Ratna menegaskan, ESDM seharusnya lebih fokus memperkuat agenda transisi energi, pengembangan energi bersih, serta memastikan seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak mengorbankan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi.

"Indonesia tidak kekurangan wilayah dan potensi sumber daya alam. Tetapi kawasan dengan nilai konservasi seperti Ujung Kulon tidak bisa digantikan begitu saja. Jangan semua potensi mineral harus diterjemahkan menjadi peluang eksploitasi. Ada tanggung jawab yang jauh lebih besar, yakni menjaga warisan ekologis untuk generasi mendatang," pungkasnya.

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.