|  | 

Berita Nasional

PKB Ali Ahmad: IKD Harus Mudahkan Pelayanan, Bukan Sekadar Pindahkan KTP ke Ponsel

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad, menegaskan transformasi digital administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) harus berorientasi pada kemudahan pelayanan, keamanan data, dan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat.

Menurutnya, digitalisasi administrasi kependudukan tidak boleh sekadar memindahkan KTP elektronik ke telepon genggam tanpa diikuti pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh.

Gus Ali, sapaan akrab Ali Ahmad, menilai implementasi IKD perlu dievaluasi secara komprehensif, mulai dari efektivitas pelayanan, keamanan data, kesenjangan digital, ketergantungan pada perangkat elektronik, hingga integrasi sistem antarlembaga.

"Jangan sampai kita sibuk mengejar angka aktivasi, tetapi masyarakat masih diminta membawa fotokopi KTP berulang kali ketika mengakses pelayanan publik. Kalau demikian, esensi transformasi digital belum tercapai," ujarnya.

Ia menekankan, IKD semestinya menjadi instrumen integrasi berbagai layanan, seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, perpajakan, bantuan sosial, perizinan, dan layanan pemerintahan lainnya. Karena itu, pemerintah perlu membangun interoperabilitas data agar proses verifikasi identitas berlangsung cepat dan akurat, dengan tetap menjamin perlindungan data pribadi.

"Pemerintah harus memastikan perlindungan berlapis terhadap peretasan, pencurian identitas, kebocoran, dan penyalahgunaan informasi pribadi. Jangan sampai masyarakat diminta beralih ke sistem digital, tetapi justru dibayangi kekhawatiran terhadap keamanan datanya," tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti risiko hilangnya akses identitas digital ketika telepon genggam hilang, rusak, dicuri, atau akun terkunci. Pemerintah harus menyiapkan mekanisme pemulihan akun dan verifikasi identitas yang aman, cepat, serta mudah diakses.

"Identitas adalah hak warga negara, bukan sesuatu yang boleh bergantung sepenuhnya pada kondisi perangkat elektronik. Jangan sampai telepon genggam hilang, identitas digital ikut hilang, dan masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan negara," kata legislator PKB asal Dapil Malang Raya, Jawa Timur itu.

Persoalan kesenjangan digital juga harus menjadi perhatian. Tidak semua masyarakat memiliki telepon pintar, jaringan internet memadai, maupun kemampuan menggunakan aplikasi. Kelompok lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, dan warga di wilayah terpencil membutuhkan perhatian khusus.

Gus Ali meminta pemerintah tetap menyediakan pelayanan alternatif, pendampingan aktivasi IKD, serta mempercepat pemerataan infrastruktur digital. Digitalisasi, kata dia, harus mempermudah seluruh lapisan masyarakat, bukan justru menciptakan diskriminasi baru.

Dia menegaskan, pembahasan perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Komisi II DPR RI menjadi momentum penting untuk memperkuat landasan hukum transformasi digital. Regulasi harus memperjelas kedudukan identitas digital, pemanfaatan NIK sebagai identitas tunggal, pertukaran data antarlembaga, perlindungan data pribadi, tanggung jawab penyelenggara, hingga mekanisme pemulihan akses identitas.

Penulis: Syamsul & Saihu
Editor: Khafidlul Ulum

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.