|  | 

Berita Nasional

Mafirion PKB: Jangan Biarkan Perbatasan Indonesia Jadi Celah Buronan Internasional

JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion Syamsuddin Rogo, mendorong pemerintah mengoptimalkan Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS) 24/7 untuk memperkuat pengawasan perbatasan dan mencegah buronan internasional masuk atau melintasi wilayah Indonesia.

Mafirion menegaskan, peluncuran sistem tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni atau pencapaian teknologi, tetapi harus diikuti implementasi nyata di seluruh pintu perlintasan strategis, mulai dari bandara, pelabuhan hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Indonesia tidak boleh menjadi tempat persembunyian yang aman bagi buronan internasional. Negara harus memiliki sistem deteksi dini yang kuat agar setiap ancaman kejahatan lintas negara dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat,” tegas Mafirion di Jakarta, Rabu (18/11/2026)

Menurutnya, perkembangan kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, narkotika, terorisme, dan kejahatan terorganisasi, menuntut pengawasan perbatasan yang semakin terintegrasi.

Ia menjelaskan, I-GHAS 24/7 merupakan sistem yang menghubungkan Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan jaringan informasi Interpol. Sistem ini memungkinkan petugas memperoleh peringatan ketika pemeriksaan seseorang atau dokumen perjalanan menemukan kecocokan dengan data yang menjadi perhatian Interpol.

Namun, Mafirion mengingatkan bahwa setiap peringatan harus melalui verifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum Indonesia. Termasuk Red Notice yang bukan merupakan surat perintah penangkapan internasional otomatis.

Mafirion meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Polri memastikan sistem tersebut benar-benar berfungsi di lapangan. Pemerintah juga perlu menjelaskan cakupan penerapannya, termasuk jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah terhubung dan aktif.

Ia mendorong penyusunan peta jalan implementasi yang mencakup penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas petugas, serta standar operasional penanganan peringatan Interpol. Koordinasi Imigrasi dan Polri juga harus memiliki pembagian kewenangan yang jelas, mulai dari pemeriksaan, verifikasi hingga tindakan hukum.

“Kami meminta agar tak ada ego sektoral dalam menjaga keamanan negara. Harus jelas siapa yang menerima informasi, siapa yang memverifikasi, dan siapa yang mengambil tindakan. Jangan sampai ancaman lolos hanya karena persoalan koordinasi antarlembaga,” katanya.

Selain itu, Mafirion mendorong pengembangan sistem melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan integrasi data biometrik yang direncanakan pada 2027. Pengembangan tersebut harus disertai jaminan keamanan sistem, akurasi data, serta pencegahan kesalahan identifikasi.

Legislator asal Riau ini mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, keberhasilan I-GHAS 24/7 harus diukur dari luas cakupan perlintasan yang terhubung, kecepatan verifikasi, dan efektivitas tindak lanjut setiap peringatan.

Di sisi lain, ia mengingatkan penguatan keamanan perbatasan harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan pelindungan data pribadi.

“Keamanan nasional tidak boleh menjadi alasan mengabaikan HAM dan privasi masyarakat. Kita harus tegas terhadap kejahatan, tetapi setiap informasi tetap harus diverifikasi dan digunakan berdasarkan hukum. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dirugikan akibat kesalahan identifikasi,” tegasnya.

Penulis : Saman
Editor : Rach Alida

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.