|  | 

Berita Nasional

Wacana Penyesuaian Batas PTKP, Hasanuddin Wahid: Jangan Tambah Beban Pekerja

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, M. Hasanuddin Wahid mengatakan, rencana pemerintah menyesuaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) perlu didahului kajian mendalam agar kebijakan yang diambil tidak justru menambah beban masyarakat, khususnya para pekerja. Pemerintah harus memastikan setiap perubahan memberikan manfaat nyata bagi pekerja sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pria yang akrab disapa Cak Udin ini mengatakan penyesuaian PTKP tidak boleh hanya didasarkan pada perbandingan dengan kebijakan perpajakan negara lain. Pemerintah perlu menghitung secara cermat dampaknya terhadap penghasilan bersih pekerja, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, serta penerimaan negara.

“Menurut saya, sebelum kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif. Jangan sampai perubahan aturan perpajakan justru menambah beban masyarakat yang saat ini juga menghadapi berbagai kebutuhan dan tekanan biaya hidup,” kata Hasanuddin, Senin (16/11/2026)

Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan adalah dampak penyesuaian PTKP terhadap pekerja dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Pemerintah perlu membuat simulasi untuk mengetahui bagaimana perubahan batas PTKP akan memengaruhi kewajiban pajak dan penghasilan bersih yang diterima pekerja.

Legislator asal Kota Malang, Jawa Timur ini mengatakan, pemerintah harus memastikan pekerja berpenghasilan rendah dan menengah tidak menjadi kelompok yang justru menanggung konsekuensi dari perubahan kebijakan tersebut. Perhitungan juga perlu mempertimbangkan status perkawinan, jumlah tanggungan keluarga, serta perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

“Kami berpendapat, yang harus menjadi perhatian adalah berapa penghasilan bersih yang akhirnya diterima pekerja setelah kebijakan ini diterapkan. Dampaknya harus dilihat sampai ke tingkat rumah tangga. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan justru mengurangi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Saat ini, besaran dasar PTKP bagi wajib pajak orang pribadi ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun. Dalam penghitungan pajak penghasilan, besaran tersebut dikurangkan dari penghasilan neto sebelum pajak terutang dihitung. Nilai PTKP dapat bertambah sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan yang memenuhi ketentuan.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa rencana penyesuaian PTKP masih dalam tahap pembahasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan kebijakan tersebut tidak akan diberlakukan mulai Januari 2027 karena proses pembahasannya masih berlangsung.

Hasanuddin berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh aspek kebijakan dihitung secara matang. Kajian tersebut harus mencakup perubahan biaya hidup, distribusi beban pajak antarkelompok penghasilan, dampak terhadap daya beli, serta konsekuensinya terhadap penerimaan negara.

Ia juga mendorong agar hasil kajian pemerintah dibahas bersama Komisi XI DPR RI sehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

“Prinsipnya, kebijakan perpajakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat. Pemerintah tentu perlu menjaga penerimaan negara, tetapi jangan sampai upaya tersebut dilakukan dengan mengorbankan daya beli dan kesejahteraan pekerja. Kita ingin kebijakan yang adil, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Hemi

Editor: Rach Alida Bahaweres

Related Articles

A new version of this app is available. Click here to update.