Anggota Komisi X FPKB Usulkan Pasal Khusus Pencegahan Perundungan dalam RUU Sisdiknas

JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi, mengusulkan penguatan aturan pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah melalui sejumlah pasal khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Usulan ini dinilai penting untuk memastikan sekolah menjadi ruang belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Menurut Hilman, perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi salah satu substansi penting dalam RUU Sisdiknas. Sebab, masih maraknya kasus perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih tegas, terutama terkait upaya pencegahan.
"Kami menilai perlu ada penekanan terhadap perlindungan anak dari kekerasan dan perundungan di sekolah. Karena itu, dalam pembahasan RUU Sisdiknas, kami mendorong adanya pasal-pasal khusus yang mengatur pencegahan kekerasan dan perundungan," ujar Hilman.
Hilman mengatakan, Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas telah memasukkan sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan. Pengaturan tersebut diperlukan agar upaya perlindungan terhadap peserta didik memiliki landasan hukum yang lebih kuat.
Anggota Panja RUU Sisdiknas yang akrab disapa Gus Hilman itu menegaskan, ketentuan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dasar penanganan ketika kekerasan terjadi, tetapi juga mendorong langkah pencegahan secara sistematis di setiap satuan pendidikan.
Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang yang memberikan rasa aman bagi seluruh peserta didik. Tidak boleh ada anak yang merasa takut, terancam, atau mengalami tekanan akibat tindakan perundungan maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh sesama siswa maupun pihak lain di lingkungan sekolah.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai sekolah yang seharusnya menjadi tempat anak-anak belajar dan mengembangkan potensi justru menjadi ruang yang membuat mereka mengalami trauma akibat perundungan dan kekerasan,” tegasnya.
Hilman menambahkan, perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian bersama. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat 100 kasus kekerasan di dunia pendidikan sepanjang Januari hingga September 2026. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh kekerasan seksual dan perundungan.
“Angka ini menjadi pengingat bahwa perlindungan peserta didik tidak bisa hanya mengandalkan penanganan setelah kejadian. Harus ada sistem pencegahan yang kuat, mekanisme pengawasan, serta keberanian untuk menindak setiap bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan,” pungkasnya.
Urgensi penguatan pencegahan tersebut kembali menjadi perhatian menyusul kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Bengkong, Batam. Peristiwa yang diduga terjadi pada Senin (26/10/2026) saat jam istirahat sekolah itu mencuat setelah salah satu terduga pelaku mengunggah rekaman kejadian melalui fitur cerita (story) di akun media sosial pribadinya. Video tersebut kemudian viral setelah diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial lainnya.
Penulis : Hasan
Editor : Rach Alida


