Chusnunia : Standarisasi Harus Memberi Nilai Tambah Riil, Jangan Sekedar Administratif

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menilai standar nasional Indonesia haruslah memberikan nilai tambah riil bukan sekedar proses administratif. Hal tersebut disampaikannya dalam RDPU Panja Standar Nasional Indonesia, di Gedung DPR, Senin (16/11/2026).
Chusnunia yang juga merupakan Ketua Panja Standar Nasional Indonesia menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) ini sendiri dibentuk untuk mengawal standardisasi, meningkatkan pengawasan mutu produk lokal, serta memperkuat daya saing industri nasional.
Lebih lanjut politisi asal Lampung tersebut mengatakan bahwa DPR ingin memaksimalkan fungsi dan peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengukuran dan pengujian terhadap berbagai komoditas yang didistribusikan kepada masyarakat.
“Kami memandang penguatan BSN menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini lembaga tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal, padahal manfaatnya sangat besar bagi perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk nasional,”ungkapnya.
Meski demikian pihaknya memastikan bahwa penerapan SNI baik terkait regulasi teknis, serta akselerasi standardisasi produk lokal demi memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Menurutnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada dasarnya memiliki dua sisi, di satu sisi bertujuan melindungi masyarakat, namun di sisi lain terkadang dianggap membebani pelaku usaha kecil.
Tugas kami adalah memastikan bagaimana pemerintah melalui berbagai program baik fasilitas pembiayaan sertifikasi gratis atau pendampingan dapat mendorong agar para pelaku UMKM kita dapat naik kelas dan produknya mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa ukuran akhir keberhasilan standardisasi nasional bukan jumlah standar yang diterbitkan atau sertifikat yang dikeluarkan.
“Kita harus pastikan bahwa standarisasi nasional ini bukan sekedar proses pengukuran yang bersifat administratif melainkan diukur dari seberapa besar nilai dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi daya saing industri, percepatan inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Sri Nur Ainingsih


