Sentil Ketidakpastian Karier Dosen Kampus Negeri Baru, Ali Ahmad PKB Minta Pemerintah Beri Kepastian Hukum
JAKARTA— Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad, mendesak pemerintah untuk segera memberikan kepastian terkait wacana peralihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui skema Berita Acara Serah Terima (BAST) Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dokumen usulan peralihan yang dikabarkan telah berada di meja Presiden Republik Indonesia tersebut diharapkan menjadi momentum untuk menjawab persoalan status kepegawaian para dosen dan tenaga kependidikan (tendik).
“Wacana tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,” ujar Ali Ahmad di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Ali menilai pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap nasib para dosen dan tendik PPPK BAST PTNB yang terdampak proses penegerian kampus. Perubahan status kelembagaan perguruan tinggi dituntut tidak justru menimbulkan ketidakpastian terhadap status kepegawaian maupun masa depan karier para aparatur pendidikan tersebut.
“Jangan sampai perubahan status kelembagaan perguruan tinggi justru menyisakan ketidakpastian bagi dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah mengabdikan diri. Pengabdian mereka harus mendapatkan perhatian dan penghargaan yang proporsional dari negara,” tegasnya.
Legislator asal Malang tersebut memaparkan sejumlah aspek krusial yang wajib menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan penyelesaian persoalan PPPK BAST PTNB. Aspek pertama adalah keadilan pengabdian, di mana pemerintah harus memperhitungkan kontribusi, pengalaman, kompetensi, serta masa pengabdian dosen dan tendik yang terdampak peralihan status kampus.
“Pemerintah harus memastikan perubahan status kelembagaan perguruan tinggi tidak berujung pada ketidakjelasan kedudukan dan masa depan karier aparatur yang selama ini menjalankan pelayanan pendidikan,” kata Ali Ahmad.
Ia menambahkan bahwa aspek berikutnya yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Setiap rumusan kebijakan peralihan status PPPK menjadi PNS diimbau untuk tetap mengacu secara ketat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Setiap kebijakan mengenai kemungkinan peralihan PPPK menjadi PNS harus memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Komisi II DPR RI akan terus mengawal persoalan ini karena berkaitan langsung dengan manajemen kepegawaian dan reformasi birokrasi nasional,” pungkasnya.
Penulis: Syamsul dan Saihu
Editor: Khafidlul Ulum
