Dukung Fatwa Haram Vape MUI, Mahdalena: Rawan Jadi Medium Peredaran Narkoba
JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahdalena, mendukung fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap penggunaan vape atau rokok elektronik. Vape dinilai bukan sekadar persoalan gaya hidup, tetapi telah menjadi ancaman serius karena berisiko membahayakan kesehatan dan berpotensi disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika cair.
Mahdalena menegaskan, fatwa haram MUI harus menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif Islam, segala sesuatu yang membawa kerusakan, membahayakan jiwa, serta mengancam akal manusia harus dihindari.
"Kami mendukung fatwa haram MUI terhadap vape. Dalam kacamata usul fikih, langkah ini berpijak pada kaidah sadd al-dzari’ah, yakni menutup rapat jalan menuju kerusakan. Prinsipnya jelas, menolak kemudaratan dan bahaya (dar’ul mafasid) harus jauh lebih diutamakan daripada mengejar keuntungan atau pendapatan yang semu," ujar Mahdalena, Minggu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, prinsip tersebut sejalan dengan maqashid syariah, khususnya hifzh al-'aql (menjaga akal) dan hifzh al-nafs (menjaga jiwa). Kedua prinsip ini menegaskan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk melindungi diri dari segala hal yang dapat merusak kesehatan, keselamatan, dan kualitas kehidupan manusia.
Menurut Mahdalena, ancaman vape semakin mengkhawatirkan karena perangkat rokok elektronik juga dapat disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika sintetis cair. Modus tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena dapat memperluas ruang peredaran narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.
"Jangan sampai vape dianggap sebagai produk yang aman hanya karena tampilannya modern dan memiliki beragam aroma. Kandungan nikotin dan zat kimia di dalamnya tetap menyimpan risiko kesehatan. Lebih berbahaya lagi jika perangkat ini disalahgunakan untuk mengonsumsi narkotika. Ini bukan lagi persoalan tren, tetapi ancaman terhadap keselamatan generasi muda," ujarnya.
Mahdalena menilai, negara tidak boleh bersikap setengah-setengah dalam merespons persoalan tersebut. Pemerintah harus memperkuat pengawasan, membatasi akses anak dan remaja terhadap rokok elektronik, serta menindak tegas penyalahgunaan perangkat vape untuk peredaran narkotika.
Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan anak merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Karena itu, upaya mencegah generasi muda dari paparan produk berbahaya harus menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.
"Sudah saatnya seluruh komponen masyarakat mengawal fatwa ulama ini. Negara harus hadir dengan langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari bahaya vape. Jangan sampai kepentingan bisnis mengalahkan keselamatan jiwa dan masa depan generasi muda," pungkasnya.
Penulis: Ahd
Editor: Rach Alida Bahaweres
