Pembahasan RUU Perkoperasian, Nasim Khan Dorong Penguatan Ekosistem Syariah
JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, mendorong penguatan tata kelola dan kelembagaan koperasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Revisi regulasi tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk membangun ekosistem koperasi yang sehat, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung pembahasan RUU Perkoperasian, tetapi terdapat sejumlah aspek penting yang harus diatur lebih komprehensif mulai dari definisi, tata kelola kelembagaan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi administratif demi kepastian hukum bagi anggota,” ujar Nasim di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nasim menyoroti urgensi penguatan landasan hukum koperasi syariah yang dinilai belum terakomodasi secara utuh dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 maupun Pasal 44A UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pengaturan rinci mengenai kedudukan serta kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam anggaran dasar koperasi dituntut untuk dipertegas pada tingkat undang-undang
“Ketentuan layanan usaha berbasis prinsip syariah, pencantuman Dewan Pengawas Syariah dalam anggaran dasar, serta sanksi administratif bagi pelanggar pengawasan syariah wajib diperkuat. Langkah ini krusial untuk melindungi anggota sekaligus menjaga kredibilitas koperasi syariah,” tegasnya.
Legislator PKB asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III tersebut juga mengusulkan pembentukan APEX Koperasi sebagai lembaga penyangga likuiditas bersama (financial safety net) bagi jaringan koperasi nasional. Keberadaan APEX dipandang sangat dibutuhkan untuk membantu koperasi anggota yang mengalami tekanan arus kas jangka pendek agar tetap beroperasi secara sehat.
“APEX Koperasi dapat menjalankan fungsi penyediaan fasilitas pendanaan bagi koperasi anggota sesuai mekanisme yang ditetapkan. Skema ini akan memperkuat solidaritas antarkoperasi sekaligus meminimalkan risiko gagal bayar yang merugikan masyarakat,” kata Nasim.
Selain aspek permodalan dan kelembagaan syariah, ia mendesak pemerintah membangun sistem Satu Data Koperasi yang terintegrasi secara nasional sebagai fondasi perumusan kebijakan. Akurasi dan pemutakhiran basis data dinilai menjadi prasyarat mutlak agar penyaluran pembiayaan serta program pemberdayaan pemerintah tepat sasaran tanpa tumpang tindih kewenangan.
“Sistem pendataan yang belum terintegrasi berpotensi memicu ketidaksesuaian informasi hingga celah penyalahgunaan bantuan program pemerintah. Satu Data Koperasi harus segera diwujudkan agar intervensi negara benar-benar menyentuh koperasi yang aktif dan membutuhkan,” ucapnya.
Nasim mengajak seluruh insan gerakan koperasi, akademisi, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan substantif selama proses penyusunan draf regulasi berlangsung di parlemen. Keterbukaan ruang dialog publik diyakini mampu melahirkan undang-undang yang komprehensif dan solutif bagi persoalan riil di lapangan.
“Kami berharap insan perkoperasian dan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif, khususnya terkait penyempurnaan rumusan aspek syariah. Kita ingin RUU ini menghasilkan fondasi hukum yang kokoh bagi masa depan koperasi Indonesia,” tutur politikus PKB tersebut.
Aturan mengenai pengawasan ketat terhadap praktik koperasi simpan pinjam bermasalah maupun entitas berkedok koperasi diimbau untuk diperkuat melalui sistem pelaporan digital terpadu. Penegakan hukum yang tegas dipandang sebagai kunci memulihkan kepercayaan publik terhadap soko guru perekonomian nasional tersebut.
“Transformasi digital dalam pengawasan keuangan koperasi harus dikedepankan untuk menutup ruang bagi oknum yang merusak citra perkoperasian. Negara wajib hadir memberikan perlindungan maksimal terhadap simpanan masyarakat,” katanya.
Nasim memastikan Komisi VI DPR RI akan mengawal pembahasan RUU Perkoperasian ini secara cermat dan partisipatif bersama pemerintah. Parlemen berkomitmen menghadirkan payung hukum modern yang mampu mendorong koperasi naik kelas menjadi pilar utama ekonomi kerakyatan.
“Kami di Komisi VI DPR akan mengawal pembahasan RUU Perkoperasian ini sampai tuntas demi melahirkan regulasi yang progresif dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing,” pungkas Nasim Khan.
Editor : Rach Alida
