Sistem Penjurusan SMA Bakal Kembali Diubah, Dedi Wahidi PKB Minta Peta Jalan Masa Transisi
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dedi Wahidi, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan peta jalan (roadmap) masa transisi jika penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa kembali diterapkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun ajaran 2027/2028. Peta jalan ini akan memastikan system penjurusan baru tidak memicu kebingungan di tingkat siswa, guru, hingga wali siswa.
“Kami menyambut baik rencana Kemendikdasmen untuk mengkaji kembali sistem penjurusan di SMA. Namun, jika kebijakan ini benar-benar diterapkan, pemerintah harus menyiapkan peta jalan masa transisi yang jelas. Jangan sampai perubahan kebijakan dilakukan tanpa persiapan memadai sehingga justru membebani sekolah dan membingungkan peserta didik,” kata Dedi Wahidi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dedi menegaskan, peta jalan tersebut setidaknya harus memuat tahapan sosialisasi, penyesuaian kurikulum, pemetaan kebutuhan dan distribusi guru, kesiapan sarana dan prasarana, hingga mekanisme penentuan jurusan bagi peserta didik. Pemerintah juga perlu memberikan waktu yang cukup bagi sekolah untuk menyesuaikan diri sebelum kebijakan diberlakukan secara nasional.
Selain itu, ia meminta Kemendikdasmen membuka secara transparan argumentasi akademik dan hasil evaluasi terhadap sistem pembelajaran tanpa penjurusan yang selama ini diterapkan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan benar-benar menjawab persoalan mendasar dalam dunia pendidikan.
“Kami ingin kebijakan ini didasarkan pada data dan evaluasi yang terbuka. Pemerintah perlu menjelaskan apakah sistem tanpa penjurusan selama ini berdampak terhadap penguasaan pengetahuan dasar (foundational knowledge) siswa, kemampuan literasi, numerasi, sains, maupun kesiapan lulusan ketika memasuki perguruan tinggi,” ujarnya.
Dedi mengatakan, pihaknya memahami salah satu pertimbangan pengembalian penjurusan adalah adanya masukan dari perguruan tinggi mengenai penguasaan pengetahuan dasar mahasiswa baru. Namun, menurutnya, perubahan kebijakan pendidikan berskala nasional tidak boleh hanya didasarkan pada keluhan atau respons terhadap persoalan tertentu, melainkan harus melalui kajian yang terukur dan objektif.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah mengantisipasi kesenjangan kesiapan antarsekolah. Sebab, tidak semua SMA memiliki fasilitas laboratorium, tenaga pendidik, dan sarana pembelajaran yang memadai untuk mendukung pembelajaran berdasarkan penjurusan. “Jangan sampai kebijakan penjurusan kembali diterapkan, tetapi sekolah di daerah tertinggal tidak memiliki kesiapan yang sama dengan sekolah di perkotaan. Pemerintah harus memastikan pemerataan guru mata pelajaran, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Peta jalan transisi harus menjawab persoalan kesenjangan ini,” tegasnya.
Dedi menambahkan, Komisi X DPR RI akan mencermati rencana perubahan kebijakan tersebut melalui fungsi pengawasan. Ia berharap Kemendikdasmen segera menyampaikan rancangan peta jalan dan hasil kajian kepada publik sehingga seluruh pemangku kepentingan pendidikan memiliki pemahaman yang sama sebelum kebijakan diberlakukan.
“Waktu persiapan menuju tahun ajaran 2027/2028 harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan hanya menyiapkan aturan, tetapi juga kesiapan sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Tujuan akhirnya harus memastikan sistem penjurusan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik,” pungkasnya.
Penulis: Ragil
Editor: Rach Alida
