Revisi RUU Statistik, Wakil Ketua Komisi X Minta BPS Jadikan Desa Pesisir Kategori Tersendiri
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, mendorong agar revisi Undang-Undang (UU) Statistik menjadi momentum bagi Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki klasifikasi desa dalam pendataan nasional. Salah satunya dengan menetapkan desa pesisir dan desa nelayan sebagai kategori tersendiri dalam statistik resmi.
"Kami mendorong agar BPS mengakomodasi perbaikan klasifikasi desa, termasuk pengakuan desa pesisir dan desa nelayan sebagai kategori tersendiri. Nelayan itu bukan petani. Cara hidupnya berbeda, risikonya berbeda, kebutuhan dan persoalan yang dihadapi juga berbeda. Karena itu, pendekatan pendataannya tidak bisa disamakan. Revisi UU Statistik merupakan momentum BPS untuk perbaiki klasifikasi desa dalam pendataan nasional," ujar Lalu Hadrian Irfani di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dia menjelaskan klasifikasi desa yang digunakan BPS saat ini masih perlu disempurnakan. Pengelompokan desa yang cenderung membedakan wilayah berdasarkan karakteristik pertanian dan nonpertanian dinilai belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi serta potensi desa pesisir. “Akibatnya, desa-desa yang kehidupan masyarakatnya bergantung pada sektor kelautan dan perikanan berisiko kehilangan karakteristik spesifiknya dalam pendataan nasional,” katanya
Menurut Lalu Ari, sapaan akrabnya, data statistik merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Data BPS menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menyusun program kementerian, menentukan prioritas pembangunan, hingga mengalokasikan anggaran ke daerah.
Karena itu, klasifikasi yang belum mampu menggambarkan karakteristik suatu wilayah secara utuh dapat berdampak pada ketidaktepatan kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Ia mencontohkan, desa nelayan memiliki kebutuhan infrastruktur dan perlindungan yang spesifik, mulai dari tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), akses bahan bakar, perlindungan dari abrasi dan rob, hingga jaminan keselamatan serta asuransi bagi nelayan ketika menghadapi cuaca ekstrem. "Kalau desa nelayan tidak teridentifikasi secara khusus, kebutuhan-kebutuhan tersebut berpotensi tidak terbaca secara utuh dalam perencanaan pembangunan. Padahal, kebijakan yang tepat harus berangkat dari data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat sebenarnya," katanya.
Legislator asal Nusa Tenggara Barat ini menilai persoalan tersebut penting diperhatikan mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah pesisir yang sangat luas. Ribuan desa menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor kelautan dan perikanan sehingga karakteristik wilayah tersebut harus mendapatkan pengakuan dalam sistem statistik nasional.
Lalu Ari menambahkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik sebagai pengganti UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjadi kesempatan untuk membangun sistem pendataan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap keragaman wilayah Indonesia.
Ia berharap revisi UU Statistik tidak hanya berorientasi pada penguatan kelembagaan BPS dan tata kelola data, tetapi juga memastikan metodologi serta klasifikasi statistik mampu menangkap karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis masyarakat secara lebih akurat.
"Kami ingin revisi UU Statistik menghasilkan sistem pendataan yang benar-benar mampu memotret keragaman Indonesia. Desa pesisir harus terlihat dalam data, sehingga kebutuhan dan potensinya juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan," ujarnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Lalu mendorong BPS memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Bappenas. Koordinasi diperlukan untuk menyepakati definisi dan indikator desa pesisir agar dapat digunakan secara konsisten dalam pendataan lintas kementerian dan lembaga. "Komisi X akan menyampaikan masukan ini dalam rapat bersama BPS maupun pembahasan Panja RUU Statistik. Perbaikan sistem pendataan merupakan langkah awal untuk memastikan masyarakat pesisir mendapatkan perhatian dan keberpihakan yang nyata dalam kebijakan pembangunan," katanya.
Penulis : Ragil
Editor : Rach Alida
