Komisi II Indrajaya: Hak Menyatakan Pendapat Tetap Berjalan Sebelum Ada Pengunduran Diri Resmi Gibran
JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menegaskan bahwa proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR terkait kasus Wapres Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan sebelum ada pengunduran diri secara resmi. Mengundurkan diri tentu lebih baik.
Menurut Indrajaya, wacana maupun pernyataan niat untuk mundur tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan proses konstitusional yang sedang ditempuh DPR. Sebab, pengunduran diri merupakan keputusan pribadi, sedangkan HMP merupakan urusan kelembagaan negara yang harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Ia menjelaskan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisiannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Indrajaya berharap seluruh pihak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik maupun pribadi. Menurutnya, dalam situasi politik yang serius, seorang pemimpin harus memiliki jiwa kenegarawanan dan keberanian mengambil keputusan demi menjaga kehormatan jabatan serta stabilitas pemerintahan.
Ia mencontohkan tradisi kenegarawanan di sejumlah negara. Presiden Jerman Christian Wulff, misalnya, memilih mengundurkan diri di tengah polemik yang menyangkut kredibilitasnya. Di Jepang, sejumlah perdana menteri juga mengundurkan diri ketika kehilangan kepercayaan publik. Sementara di Amerika Serikat, Richard Nixon memilih mundur sebelum menghadapi pemakzulan.
“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan terbaik bagi bangsa, termasuk ketika harus mengutamakan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Indrajaya menilai polemik mengenai persyaratan pencalonan Wakil Presiden harus segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan konstitusional. Persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan ketatanegaraan.
Menurutnya, terdapat mekanisme konstitusional yang harus dihormati, baik melalui proses HMP yang ditempuh DPR hingga mekanisme penyelesaian di Mahkamah Konstitusi (MK) dan MPR sesuai kewenangannya, maupun melalui pengunduran diri secara sukarela berdasarkan prosedur yang berlaku.
“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi. Negara tidak boleh disandera oleh ketidakpastian. Hukum harus menjadi panglima dan konstitusi harus menjadi pegangan bersama,” paparnya.
Penulis: Mohammad Saihu
Editor: Khafidlul Ulum
