Pemerintah Buka 150 Ribu Formasi CPNS 2026, Komisi II DPR Minta Kepastian Jadwal
JAKARTA— Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, H. Ali Ahmad (Gus Ali), mendesak Kementerian PAN-RB memberikan kepastian waktu dan transparansi rincian formasi rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Pembukaan 150 ribu kuota formasi yang dijadwalkan pada November 2026 tersebut dinilai harus memberikan jaminan kepastian hukum tanpa ada penundaan jadwal pendaftaran.
“Ini kabar baik yang sudah lama ditunggu-tunggu masyarakat. Tetapi rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji, Kapan pendaftaran dibuka, berapa jumlah formasinya secara definitif, dan jangan sampai kembali mengalami penundaan tanpa kejelasan,” ujar Gus Ali di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Gus Ali menanggapi rencana Kementerian PAN-RB yang akan membuka seleksi nasional CPNS 2026 guna memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara di kementerian dan lembaga daerah. Alokasi kuota khusus bagi lulusan baru (fresh graduate) dituntut untuk dibuka secara rinci dan proporsional guna mempercepat transformasi birokrasi digital.
“Saya berharap Kementerian PAN-RB membuka secara transparan rincian 150 ribu formasi tersebut, berapa alokasi untuk pusat, daerah, dan porsi fresh graduate. Jangan sampai anak muda berkompetensi justru tidak memperoleh kesempatan yang memadai,” katanya.
Legislator PKB asal Dapil Jawa Timur V Malang Raya tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) secara konsisten dan transparan di seluruh wilayah. Penindakan tegas dituntut bagi segala bentuk praktik percaloan, titipan oknum pejabat, maupun tindakan transaksional yang merusak prinsip meritokrasi.
“Seleksi CPNS harus benar-benar bersih dan berbasis kompetensi. Tidak boleh ada calo, tidak boleh ada titipan, apalagi praktik transaksional. Rekrutmen harus menjadi ruang meritokrasi yang adil,” tegas Gus Ali.
Ia memperingatkan pemerintah untuk tidak mengulangi persoalan ketidakpastian pengangkatan peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi pada periode-periode sebelumnya. Penundaan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) dinilai merugikan hak-hak peserta yang telah berjuang secara jujur.
“Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada persoalan sama, dinyatakan lulus tetapi pengangkatannya tertunda tanpa kepastian. Pemerintah harus memastikan setiap tahapan berjalan konsisten dan terukur,” ucapnya.
Gus Ali memberikan perhatian khusus pada empat formasi prioritas CPNS 2026, yaitu Polisi Hutan, Manggala Agni, Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda. Distribusi tenaga pendidik dan pengawas hutan wajib diprioritaskan untuk mengisi kawasan rawan bencana karhutla serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Empat formasi prioritas ini harus dikawal sampai pada aspek penempatannya di lapangan. Polisi Hutan dan Manggala Agni harus ditempatkan di wilayah rawan kebakaran hutan, sementara guru harus terdistribusi merata ke daerah 3T,” urainya.
Gus Ali memastikan Komisi II DPR RI akan mengawal ketat seluruh rangkaian persiapan rekrutmen CPNS 2026 ini hingga proses pengangkatan usai. DPR berkomitmen memastikan hak setiap warga negara dalam memperoleh pekerjaan di ranah aparatur negara terlindungi penuh.
“Kami di Komisi II DPR akan mengawal kebijakan rekrutmen ASN ini agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan kejelasan hukum. Masa depan anak-anak bangsa yang ingin mengabdi harus kita jamin bersama,” pungkasnya.
Penulis : Syaikhu Alha
Editor : nono suwarno
