PKB Desak Pemerintah Kaji Ulang Rencana Pemanfaatan Lahan Bekas Karhutla untuk PSN
JAKARTA– Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah mengkaji ulang rencana pemanfaatan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi dan pangan. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai berpotensi membuka celah bagi praktik pembakaran hutan secara sengaja demi kepentingan pembukaan lahan.
“Kami meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk PSN energi dan pangan. Kebijakan ini harus dikaji secara mendalam, termasuk dampaknya terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan perlindungan lingkungan,” ujar Daniel, Senin (9/11/2026).
Daniel mengingatkan bahwa pemanfaatan lahan bekas karhutla untuk proyek pembangunan dapat menjadi preseden buruk dalam upaya perlindungan hutan. Terlebih, bencana karhutla masih terus terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga 7 November 2026 terdeteksi 2.733 titik panas (hotspot) dan 928 titik api (fire spot) yang mengindikasikan adanya kebakaran.
Menurut Daniel, rencana pemanfaatan lahan terdegradasi untuk mendukung swasembada energi dan pangan, termasuk pengembangan bahan baku bioetanol, tidak boleh mengabaikan risiko kerusakan lingkungan.
Ia khawatir kebijakan tersebut justru memberikan insentif tidak langsung kepada pihak-pihak yang sengaja membakar hutan untuk membuka lahan secara cepat dan murah.
“Jangan sampai kebijakan ini justru memberikan keuntungan kepada korporasi atau pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan. Kalau lahan bekas kebakaran kemudian bisa dimanfaatkan untuk proyek strategis, ini berpotensi menjadi pembenaran bagi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar,” tegasnya.
Daniel juga mengingatkan bahwa pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk kepentingan proyek pembangunan berpotensi mengaburkan proses penegakan hukum terhadap pelaku karhutla.
“Jika lahan bekas kebakaran langsung diarahkan untuk PSN, kami khawatir pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran justru terabaikan. Pemerintah harus memastikan siapa dalang di balik kebakaran tersebut dan menindak tegas pelakunya,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengisyaratkan adanya peluang pemanfaatan lahan bekas kebakaran untuk proyek energi dan pangan, selain penggunaan lahan terdegradasi. Pemerintah juga merencanakan pemanfaatan sekitar 6 juta hektare dari total 9,7 juta hektare lahan terdegradasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung proyek tersebut.
Meski demikian, pemerintah menyatakan kawasan hutan yang terdampak kebakaran tetap harus dipulihkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Daniel menegaskan bahwa prioritas pemerintah seharusnya bukan mengalihkan fungsi lahan bekas kebakaran, melainkan mempercepat rehabilitasi ekosistem dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku karhutla.
“Kami menilai lahan bekas kebakaran harus dipulihkan, bukan justru dialihfungsikan. Pemerintah harus memastikan rehabilitasi berjalan dan tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk memperoleh keuntungan dari kerusakan hutan,” tegasnya.
Ia menilai komitmen pemerintah dalam menanggulangi karhutla harus diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten. Selain itu, upaya mencapai swasembada energi dan pangan tidak boleh mengorbankan kelestarian hutan maupun melemahkan efek jera bagi pelaku pembakaran.
“Jangan sampai ambisi mengejar target pembangunan justru menciptakan insentif baru bagi perusakan hutan. Pemerintah harus tegas, lahan bekas karhutla dipulihkan dan pelaku pembakaran harus ditindak,” pungkas Daniel.
Penulis : Ucok
Editor : Rach Alida
