1,6 Juta Serangan Siber Sasar Indonesia, Komisi I Desak BSSN Segera Bertindak
JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera melakukan tindakan terhadap meningkatnya aktivitas serangan siber yang menyasar Indonesia dalam beberapa hari terakhir.
FortiGuard Labs, laboratorium riset ancaman siber milik Fortinet, perusahaan keamanan siber asal Amerika Serikat mencatat sekitar 1,6 juta aktivitas ancaman siber diblokir di Indonesia dalam 24 jam terakhir. Intensitasnya mencapai 19 serangan per detik.
Dari berbagai sektor yang dipantau, perbankan, keuangan, dan asuransi mencatat aktivitas serangan tertinggi, yakni sekitar 761.000 aktivitas. Sektor teknologi menyusul di posisi kedua dengan 386.000 aktivitas. Sementara itu, sektor pemerintahan mencatat 121.000 aktivitas serangan.
"Masyarakat mulai resah. Nasabah tentu bertanya-tanya apakah uang dan data mereka aman. Dalam situasi seperti ini, BSSN tidak boleh diam. Negara harus bertindak dan memberikan penjelasan dan menenangkan agar tidak muncul kepanikan maupun informasi simpang siur di media sosial," ujar Oleh Soleh, Senin (9/11/2026).
Oleh menegaskan, tidak semua aktivitas ancaman yang terdeteksi otomatis berarti serangan berhasil menembus sistem. Hingga kini juga belum ada laporan mengenai sistem perbankan nasional yang berhasil dibobol. Namun, lonjakan tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pertahanan siber nasional.
Ia juga menyoroti informasi mengenai Indonesia yang disebut masuk dalam daftar wilayah prioritas dalam percakapan terduga peretas Korea Utara yang diungkap media Jepang. Menurutnya, informasi tersebut semakin memperkuat urgensi peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman siber.
Oleh mengingatkan agar persoalan keamanan siber tidak berujung pada saling lempar tanggung jawab antarlembaga. Masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai pembagian kewenangan, melainkan penjelasan terpadu dari negara mengenai situasi yang terjadi, potensi risikonya, serta langkah perlindungan yang harus dilakukan.
"Ancaman siber hari ini bukan sekadar pencurian data. Sasarannya bisa menyentuh infrastruktur vital seperti perbankan, kelistrikan, hingga layanan publik. Kita harus belajar dari sejumlah negara Eropa yang pernah mengalami gangguan layanan akibat serangan siber. Jangan sampai Indonesia baru bergerak setelah terjadi kerusakan," tegasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu menyampaikan, Komisi I DPR RI akan meminta BSSN memaparkan kesiapan perlindungan infrastruktur informasi vital, termasuk pola koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ia juga mendorong BSSN menyampaikan perkembangan dan tren ancaman siber secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Terlebih, BSSN pernah mencatat sekitar 5,5 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025.
Selain penguatan kelembagaan, Oleh mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber segera dituntaskan. Indonesia membutuhkan payung hukum yang jelas untuk mengatur pembagian kewenangan, standar keamanan wajib bagi penyelenggara sistem elektronik, serta mekanisme penanganan insiden siber yang cepat dan terkoordinasi.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi keamanan digital di tengah masyarakat. Warga diminta tidak sembarangan membuka tautan mencurigakan, tidak membagikan kode OTP kepada siapa pun, serta rutin memperbarui kata sandi dan sistem keamanan perangkat.
Editor: Khafidlul Ulum
