Eem Marhamah Minta Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Tak Abaikan Hak Masyarakat Miskin
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eem Marhamah Zulfa Hiz, meminta pemerintah memastikan kebijakan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan tidak mengorbankan hak masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Menurut Eem, pemutakhiran data kepesertaan yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memang diperlukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
" Kami meminta agar pemutakhiran data kepesertaan PBI-JK jangan sampai masyarakat yang secara faktual masih miskin dan membutuhkan bantuan justru kehilangan jaminan kesehatannya hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data. Negara harus memastikan mereka tetap mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan," ujar Eem di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, ketepatan data tidak boleh hanya dilihat dari hasil pemeringkatan atau klasifikasi desil. Pemerintah juga perlu memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Sebab, perubahan status kepesertaan PBI-JK dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Eem meminta Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran. Mekanisme pembaruan data juga harus dibuat sederhana agar masyarakat yang masih memenuhi kriteria tidak kesulitan mendapatkan kembali hak kepesertaannya.
Ia mengingatkan, persoalan penonaktifan PBI-JK bukan sekadar urusan administrasi. Dampaknya bisa sangat serius, terutama bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan rutin, penderita penyakit kronis, maupun masyarakat yang membutuhkan tindakan medis segera.
Selain pembenahan data, Eem menekankan pentingnya mekanisme reaktivasi kepesertaan bagi peserta PBI-JK yang dinonaktifkan, khususnya pasien yang sedang menjalani pengobatan atau membutuhkan pelayanan kesehatan berkelanjutan.
Pemerintah harus memastikan prosedur pengecekan status kepesertaan, pengajuan pembaruan data, hingga pengaktifan kembali dapat diakses dengan mudah dan diproses secara cepat.
"Jangan sampai pasien baru mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif ketika sudah berada di rumah sakit dan membutuhkan penanganan medis. Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi karena bisa membahayakan keselamatan pasien," tegasnya.
Eem juga meminta pemerintah menyosialisasikan secara luas mekanisme pengajuan reaktivasi, termasuk melalui pemerintah desa, kelurahan, dan dinas sosial. Dengan demikian, masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data dapat segera memperoleh solusi tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang berbelit-belit.
Ia menilai, mekanisme pengaduan dan reaktivasi harus disertai respons cepat, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan kebutuhan medis mendesak.
Legislator asal Jawa Barat ini juga mengingatkan bahwa jaminan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Karena itu, kebijakan pemutakhiran data semestinya memperkuat kualitas perlindungan sosial, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Menurut dia, pemerintah perlu membangun sistem pendataan yang akurat, transparan, dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Evaluasi juga harus dilakukan secara berkala agar warga yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi dapat segera terakomodasi sebagai penerima bantuan.
"Tujuan pemutakhiran data adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Jangan sampai efisiensi anggaran justru menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin. Hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak harus tetap menjadi prioritas," pungkasnya.
Penulis : Maya
Editor : Rach Alida
