Kasus Penyadapan Presiden, Komisi I Minta Komdigi Audit Gerbang Penyadapan Operator
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) segera mengaudit seluruh sistem dan gerbang penyadapan sah (lawful interception) yang tersedia di jaringan operator telekomunikasi. Langkah ini dinilai penting menyusul terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Sasaran penyadapan diduga mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis LSM, hingga pengusaha. Bahkan, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak.
"Ini persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara sekaligus hak privasi warga negara. Kalau nomor Presiden saja bisa menjadi sasaran penyadapan tanpa prosedur yang semestinya, bagaimana dengan nomor telepon rakyat biasa? Kepercayaan publik terhadap keamanan komunikasi kita sedang dipertaruhkan," ujar Syamsu Rizal, Senin (9/11/2026).
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu menjelaskan, penyadapan melalui Lawful Interception Management System (LIMS) tidak harus menggunakan perangkat yang dipasang secara fisik pada ponsel target.
Sistem tersebut dapat memanfaatkan gerbang penyadapan yang terintegrasi dengan jaringan operator telekomunikasi. Karena itu, pengawasan terhadap tata kelola dan akses penyadapan di lingkungan operator menjadi bagian penting dari tanggung jawab Komdigi.
"Komdigi harus memastikan siapa saja yang memiliki akses ke gerbang penyadapan, berapa banyak nomor yang dimasukkan ke dalam sistem, serta apa dasar hukum dan surat perintahnya. Setiap permintaan penyadapan harus tercatat secara transparan, memiliki jejak audit, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komisi I akan meminta penjelasan Komdigi dalam rapat kerja," tegasnya.
Deng Ical juga mengusulkan agar audit dilakukan secara independen dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pemeriksaan tidak cukup hanya menyasar perangkat dan infrastruktur jaringan, tetapi juga mencakup prosedur internal, mekanisme pemberian akses, serta pengawasan terhadap setiap lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.
Menurutnya, hasil audit perlu disampaikan kepada DPR melalui forum tertutup dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan negara. Dengan demikian, DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan tanpa membuka informasi teknis yang berpotensi menimbulkan kerawanan baru.
Syamsu Rizal menilai kasus ini semakin memperkuat urgensi pembentukan Undang-Undang Penyadapan. Selama ini, kewenangan penyadapan tersebar dalam berbagai undang-undang dengan mekanisme dan prosedur yang berbeda-beda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan sekaligus membuka ruang penyalahgunaan.
"Kita membutuhkan satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif prosedur penyadapan, lembaga yang berwenang, mekanisme pengawasan, hingga sanksi tegas bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan. Penyadapan harus berdasarkan izin yang sah, memiliki batas waktu, dan dapat diuji serta diperiksa kembali. Itulah prinsip negara hukum," katanya.
Ia menyambut baik rencana pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh setelah terungkapnya kasus tersebut. Namun, ia mengingatkan agar evaluasi tidak sekadar berujung pada penindakan terhadap individu yang terlibat, melainkan harus menghasilkan pembenahan sistem secara menyeluruh.
"Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan mempercayakan proses hukum kepada Polri. Pengadilan yang nantinya membuktikan siapa yang bersalah. Namun, pembenahan sistem tidak boleh menunggu sampai proses hukum selesai. Semua celah yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan penyadapan harus segera ditutup," pungkasnya.
Editor: Khafidlul Ulum
