Audiensi Dewan Adat Dayak dengan Fraksi PKB Dorong Karhutla Ditetapkan sebagai Bencana Nasional
JAKARTA-Dewan Adat Dayak (DAD) DKI Jakarta mendorong pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional menyusul meluasnya dampak kabut asap yang mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Ruang Rapat Fraksi PKB, Gedung DPR RI, Jumat (16/10/2026). Audiensi diterima oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan.
Ketua Umum Dewan Adat Dayak DKI Jakarta, Tanuna Kiting, mengatakan penetapan status bencana nasional diperlukan agar penanganan karhutla tidak lagi dipandang sebagai persoalan rutin yang berulang setiap tahun. Menurutnya, dampak kebakaran telah berkembang menjadi krisis multidimensi yang mencakup kesehatan, ekonomi, ekologi, pendidikan, hingga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Kedatangan kami ke Fraksi PKB DPR RI untuk mendorong agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, sekaligus mendorong penetapan kondisi darurat kesehatan akibat kabut asap yang terjadi,” ujar Tanuna.
Ia menegaskan, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus mengambil langkah konkret untuk mengatasi karhutla, termasuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan tanpa tebang pilih terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
“Kami menuntut pemerintah dan pihak-pihak terkait agar tidak lagi menganggap persoalan ini sebagai rutinitas tahunan. Harus ada tindakan tegas, penegakan hukum yang transparan tanpa tebang pilih, serta pertanggungjawaban penuh dalam penanganan krisis kemanusiaan yang ditimbulkan,” katanya.
Tanuna menilai, penetapan status bencana nasional juga penting untuk memperkuat mobilisasi sumber daya dan anggaran darurat bagi penanganan dampak karhutla. Langkah tersebut diperlukan untuk menjamin pelayanan kesehatan masyarakat, distribusi masker yang memenuhi standar medis, serta ketersediaan oksigen dan tabung oksigen bagi warga yang membutuhkan.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan penyediaan dan distribusi air bersih secara memadai dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak kabut asap.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan Pemuda Pemudi Dayak Kalimantan, Daniel Saputra, turut menyampaikan kondisi memprihatinkan yang dialami masyarakat dan relawan di lapangan. Ia mengungkapkan adanya laporan mengenai relawan yang kesulitan memperoleh makanan layak setelah cukup lama bertugas di kawasan hutan untuk membantu penanganan kebakaran.
“Ada cerita dari daerah tentang masyarakat dan relawan yang kesulitan mendapatkan makanan. Mereka sudah cukup lama berada di hutan untuk membantu penanganan kebakaran. Bahkan, ada laporan bahwa mereka sampai harus mengonsumsi makanan yang sudah tidak layak,” ujarnya.
Menurut Daniel, distribusi logistik menuju lokasi kebakaran menghadapi berbagai kendala. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar relawan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla.
“Mereka berada di garis depan dan berhadapan langsung dengan titik api. Kita harus memikirkan kondisi mereka, mulai dari kebutuhan makanan, keselamatan, hingga dukungan selama bertugas. Jangan sampai orang-orang yang berjuang memadamkan kebakaran justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, mengatakan penanganan karhutla harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Ia menilai, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah menjadi salah satu alasan penting untuk mengevaluasi kembali kebutuhan penetapan status bencana nasional.
Menurut Daniel, persoalan karhutla telah berlangsung berbulan-bulan dan membutuhkan penanganan yang lebih terkoordinasi. Dalam beberapa bulan terakhir, Fraksi PKB terus mendorong agar pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional.
“Persoalan karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Kami terus mendorong agar persoalan ini ditetapkan sebagai bencana nasional karena dampaknya semakin luas, sementara kemampuan pemerintah daerah untuk mengatasinya sudah sangat terbatas,” ujar Daniel.
Ia menjelaskan, salah satu pertimbangan yang kerap muncul terkait belum ditetapkannya status bencana nasional adalah anggapan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten masih mampu menangani persoalan tersebut. Padahal, menurutnya, kondisi di lapangan perlu menjadi dasar evaluasi terhadap kapasitas daerah dalam menghadapi kebakaran yang meluas.
Daniel juga menyoroti keterbatasan anggaran penanganan bencana di daerah. Ia menyebut anggaran yang tersedia di sejumlah wilayah Kalimantan masih terbatas, sehingga diperlukan pengawasan dan dukungan yang lebih kuat agar kebutuhan penanganan karhutla dapat terpenuhi.
“Anggaran penanganan bencana di daerah masih terbatas. Karena itu, penambahan anggaran dan penggunaannya harus terus kita kawal agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” katanya.
Daniel menambahkan, pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta DPRD perlu diperkuat. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan dukungan nyata.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak karhutla berpotensi berlangsung hingga akhir tahun, bahkan memasuki tahun berikutnya, bergantung pada kondisi cuaca dan perkembangan kebakaran. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi jangka panjang, bukan hanya mengandalkan penanganan darurat dalam waktu singkat.
“Yang kami khawatirkan, kebakaran ini tidak segera berakhir. Masyarakat harus menghadapi kabut asap dalam waktu yang panjang. Bahkan ketika intensitas kebakaran mulai menurun, dampaknya belum tentu langsung hilang. Pemerintah harus mengantisipasi kemungkinan kondisi ini berlangsung hingga akhir tahun atau lebih lama,” ujarnya.
Daniel menegaskan, Fraksi PKB akan terus mendorong penanganan karhutla dan membantu masyarakat yang terdampak. Salah satu langkah yang akan diperkuat adalah penyaluran bantuan berupa masker, penyediaan dapur umum, serta dukungan rumah oksigen bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kesehatan warga terdampak harus terus diperkuat, sembari pemerintah memastikan penanganan karhutla dilakukan secara serius dan menyeluruh,” pungkasnya.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
