Laka Laut Berulang, Wakil Ketua Komisi V: Butuh Penanganan Komprehensif
JAKARTA-Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyebut kondisi transportasi laut Indonesia sudah berada dalam situasi yang dapat dikategorikan sebagai darurat transportasi laut. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah penanganan yang tidak lagi bersifat business as usual, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh, serentak, dan melibatkan berbagai pihak.
"Kalau statusnya sudah darurat, semua langkah penanganan kita tidak bisa business as usual. Ini membutuhkan langkah-langkah terobosan yang sifatnya serentak dan massal, melibatkan banyak pihak sebagaimana hasil rekomendasi dari masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk rekomendasi dari Ketua KNKT," ujar Huda, sapaan akrabnya di Raker dan RDP dengan Menteri Perhubungan, Kepala BMKG dan Kepala BNPP/Basarnas di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Huda menegaskan, setiap peristiwa kecelakaan transportasi laut yang menimbulkan kerugian, terlebih hingga menyebabkan hilangnya nyawa, harus diikuti dengan proses pertanggungjawaban yang jelas. Ia mendorong agar pertanggungjawaban tersebut mencakup aspek politik maupun hukum.
"Saya secara pribadi mendorong penuh agar semua kejadian yang melibatkan kerugian, termasuk hilangnya nyawa, dimintai pertanggungjawaban politik sekaligus pertanggungjawaban hukum. Ini penting supaya menjadi pembelajaran bagi semua pihak," tegasnya.
Menurut Huda, rangkaian kecelakaan transportasi laut yang terjadi menunjukkan adanya pola persoalan yang berulang. Setidaknya terdapat empat peristiwa yang dibahas dalam rapat yang menunjukkan pola serupa, mulai dari persoalan overload hingga ketidaksiapan peralatan SAR.
"Ini bukan tuduhan, bukan semacam prejudice, tetapi kesimpulan sementara sudah bisa kita tarik bahwa kecelakaan transportasi laut kita polanya sama. Paling tidak, empat peristiwa yang kita bahas pada sore hari ini polanya sama. Ada overload, ada ketidaksiapan alat-alat SAR, dan seterusnya," katanya.
Ia menilai, apabila pola kecelakaan terus berulang dengan persoalan yang relatif sama, terdapat indikasi bahwa kewajiban dan standar keselamatan serta keamanan belum dijalankan secara optimal.
"Kalau sesuatu polanya sama dan kejadiannya berulang, berarti ada sesuatu yang tidak memenuhi standar, terutama standar pemenuhan kewajibannya. Dalam hal ini adalah pemenuhan kewajiban terkait keselamatan dan keamanan," ujar Huda.
Huda juga menyoroti persoalan pemalsuan data dan penggunaan manifest fiktif yang menurutnya tidak boleh lagi terjadi dalam penyelenggaraan transportasi laut. Persoalan tersebut menjadi semakin serius ketika ditemukan perbedaan data antar-lembaga dalam proses penanganan kecelakaan.
"Waktunya kita memutus rantai pemalsuan data dan manifest fiktif. Tidak boleh terjadi lagi pemalsuan data dan manifest fiktif. Ini yang kita saksikan tadi, antar-lembaga berbeda datanya ketika melakukan penanganan terkait kecelakaan atau peristiwa transportasi di laut kita," katanya.
Karena itu, Huda meminta pemerintah tidak menyia-nyiakan momentum dari berbagai kecelakaan laut yang terjadi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Ia juga mendorong agar hasil investigasi dan rekomendasi KNKT menjadi pijakan penting dalam memperbaiki sistem keselamatan transportasi laut nasional.
"Sambil kita menunggu hasil rekomendasi KNKT, karena polanya sama dan kecelakaan ini terjadi dari tahun ke tahun, kita mendorong adanya proses pertanggungjawaban hukum dari semua peristiwa ini," ujarnya.
Huda menambahkan, transformasi sektor transportasi laut harus dilakukan secara serius, mulai dari pengawasan operator, kepatuhan terhadap standar keselamatan, validitas data dan manifest, hingga kesiapan sistem pencarian dan pertolongan.
"Sekali lagi, kami mendorong penuh kepada Pak Menteri untuk menggunakan momentum terbaik ini untuk melakukan perbaikan dalam semangat transformasi yang sebenarnya," pungkasnya.
Berdasarkan laporan Basarnas, sejak Januari hingga 15 Agustus 2026 telah terjadi 601 operasi SAR pada kecelakaan kapal dengan total 3607 korban. Sebanyak 3165 orang selamat, 239 meninggal dunia, 203 orang dinyatakan hilang.
Penulis : Rach Alida Bahaweres
