Sudjatmiko: Minta Penataan Taxiway Bandara Halim Menjadi Prioritas Anggaran Kemenhub
JAKARTA-Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, meminta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) segera membenahi infrastruktur taxiway di Bandara Halim Perdanakusuma guna meningkatkan efisiensi operasional penerbangan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Ditjen Perhubungan Udara yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Sudjatmiko menyoroti keberadaan crossing taxiway menuju runway yang dinilai masih menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses lepas landas dan pendaratan pesawat di Bandara Halim. Kondisi tersebut menyebabkan waktu tunggu pesawat menjadi lebih lama, sehingga meningkatkan konsumsi avtur dan berdampak pada biaya operasional maskapai.
“Persoalan ini perlu segera mendapat perhatian. Penataan taxiway bukan hanya untuk memperlancar arus pesawat, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya penerbangan,” ujar Sudjatmiko dalam rapat.
Menurut legislator PKB itu, efisiensi operasional di sektor transportasi udara harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang membutuhkan layanan penerbangan yang aman, cepat, dan tepat waktu.
Sudjatmiko menjelaskan bahwa pembangunan maupun perubahan infrastruktur di kawasan sisi udara Bandara Halim merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama operator bandara. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan segera menyiapkan langkah konkret melalui kajian teknis, penyusunan desain, serta pengalokasian anggaran agar permasalahan tersebut dapat segera diatasi.
Dalam pembahasan RDP juga mengemuka bahwa usulan penataan maupun penambahan taxiway diharapkan dapat masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Namun demikian, hingga saat ini rincian teknis, besaran anggaran, serta mekanisme pembiayaannya masih dalam tahap penyusunan.
Berdasarkan paparan dalam rapat, penataan infrastruktur tersebut diperkirakan mampu mengurangi waktu tunggu operasional pesawat sekitar 20 hingga 30 menit, sehingga proses take-off dan landing menjadi lebih efisien sekaligus berpotensi menekan konsumsi avtur.
Sudjatmiko juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam merealisasikan rencana tersebut, termasuk dengan operator bandara, TNI Angkatan Udara, dan kementerian terkait. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting agar proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Ia berharap Kementerian Perhubungan segera menindaklanjuti hasil RDP dengan menyusun studi kelayakan dan dokumen perencanaan secara komprehensif. Dengan demikian, pembenahan taxiway Bandara Halim diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional penerbangan, memperkuat keselamatan, serta memberikan pelayanan transportasi udara yang lebih baik bagi masyarakat.
